SEMARANG (SUARABARU.ID) – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah awasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2024 se Jawa Tengah pada, Rabu (27/11/2024).
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama jajaran Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan langsung di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawasan ini melibatkan Pengawas TPS yang telah dilantik untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan.
Dilansir dari hasil laporan cepat melalui Command Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa kejadian khusus yang disampaikan oleh 35 Bawaslu kabupaten/kota, diantaranya adanya potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU), laporan dugaan pelanggaran, logistik pemilihan, kondisi jajaran pengawas, terjadinya bencana alam dan penggunaan aplikasi Siwaslih.
Achmad Husain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah menyampaikan, terkait dengan PSU, ada beberapa daerah yang berpotensi diantaranya Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang. Beberapa potensi PSU diantaranya disebabkan karena adanya pemilih yang menggunakan hak pilih di 2 TPS, terdapat pemilih yang mencoblos pemilihan Bupati sebanyak 2 kali, dan terdapat pemilih yang salah memilih di beda TPS.
Terhadap ketiga daerah tersebut, pengawas masih melakukan kajian mengenai keterpenuhan syarat keadaan tertentu yang menjadi alasan PSU. Jika terpenuhi nantinya pengawas akan mengeluarkan rekomendasi.
“Terkait dengan logistik pemilihan, ada beberapa kejadian diantaranya kekurangan dan kelebihan surat suara dan surat suara yang tertumpah oleh tinta. Namun terkait adanya kelebihan atau kekurangan suara tersebut dapat diantisipasi dengan meminta surat suara di TPS terdekat, atau menggunakan cadangan surat suara 2.5 % dari surat suara DPT,” ungkap Husain melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2024).
Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat potensi dugaan pelanggaran yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota diantaranya,
1. Kabupaten Banyumas, terdapat tiga laporan dugaan pelanggaran di masa tenang, dan satu temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas di masa tenang.
2. Kabupaten Purbalinga, terdapat enam laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu
3. Kabupaten Purworejo, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran pidana
4. Kabupaten Magelang, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran pada masa tenang
5. Kabupaten Wonogiri, terdapat lima laporan dugaan pelanggaran pada masa tenang
6. Kabupaten Karanganyar, terdapat satu temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Karanganyar
7. Kota Surakarta, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran
8. Kabupaten Brebes, terdapat satu temuan dugaan pelanggaran
9. Kabupaten Batang, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran
“Terkait kondisi kesehatan jajaran pengawas, ada beberapa kejadian diantaranya satu Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang meninggal dunia (MD), dan satu Pengawas TPS yang mengalami kecelakaan di Kabupaten Semarang, namun secara sigap sudah ditangani menggunakan asuransi kesehatan pemerintah,” kata Husain.
Dalam pelaksanaan persiapan pemungutan suara, sambungnya, berdasarkan laporan yang disampaikan juga terjadi bencana alam yang terjadi di Kota Pekalongan. Bencana alam tanggul jebol pada tanggal 24 November 2024 di Desa Tegaldowo Kabupaten Pekalongan yang mengakibatkan bencana banjir yang berdampak di 2 Kelurahan yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
“Hampir seluruh wilayah Pasirsari Kelurahan Pasir Kraton Kramat bagian utara dan barat, dan sebagian wilayah Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, terendam air setinggi paha orang dewasa. Dengan adanya tanggul jebol tersebut berdampak pada beberapa lokasi TPS yang terendam banjir,” terangnya.
Terdapat 9 TPS terdampak bencana banjir akibat tanggul jebol di Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat.
