JEPARA(SUARABARU.ID) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko mengungkap alasanlain dalam pemberian berbagai pelatihan kompetensi kepada warga Jepara. Menurutnya, pelatihan-pelatihan itu bertujuan untuk menjadikan warga produktif. Dengan begitu, warga yang semula berstatus penerima, diharapkan berubah menjadi pemberi sedekah. Jika harapan itu terwujud, kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Hal tersebut dia katakan saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jepara tahun 2024, yang berlangsung Senin (21/10/2024) di Gedung Ratu Shima Jepara.
“Kalau setelah pelatihan benar-benar memulai usaha, lalu saat perekonomiannya mantap mau bersedekah, persoalan kemiskinan akan tuntas,” kata Edy Sujatmiko dalam rakor yang digelar secara hibrida.
Sebanyak 50 kepala perangkat daerah, camat, pimpinan berbagai organisasi sosial, hingga pimpinan lembaga, hadir langsung di lokasi. Sedangkan dari 200 peserta dari unsur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan desa mengikuti secara daring dari wilayah masing-masing.
Bahkan, manfaat lanjutan yang diharapkan adalah turunnya jumlah penerima berbagai bantuan sosial (bansos) di Jepara, yang dia sebut sangat banyak. Karena itulah, perangkan daerah yang memberi pelatihan unit kompetensi dia haruskan membuat database tindak lanjut peserta.
“Dipantau perkembangannya bagaimana. Jangan karena ada uang sakunya, lalu malah ada warga yang ikut pelatihan ke sana ke mari demi uang saku,” kata dia.
Menurutnya, saat ini Jepara berada pada posisi terbaik keempat dalam penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Dengan persentase 6.09 persen tahun 2024, jumlah pendidik miskin Kabupaten Jepara sebanyak 80.840 jiwa. Jumlah itu turun dari 86.075 jiwa (6,61) persen pada tahun sebelumnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Bupati Jepara Edy Supriyanta mengarahkan para camat agar menambah alokasi waktu turun ke desa untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Keberhasilan Jepara mencapai angka kemiskinan ekstrem hampir nol persen, jangan menghentikan upaya menyejahterakan masyarakat.
“Kalau pekerjaan di kantor sudah cukup, turun ke desa. Lihat di desa ada apa. Kalau ada bantuan berikan. Misalnya yang sekarang dibutuhkan, masalah kekeringan. Minta laporan petinggi di masing-masing desa terkait warga termiskin. Sampaikan ke Bappeda apa yang harus dilakukan,” katanya.
Menurutnya, secara nasional kemiskinan ekstrem ditarget nol persen tahun 2024. Jepara sudah hampir meraih target itu karena telah berada di posisi 0,84 persen, setara 10.580 jiwa.
“Namun, seperti arahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto pada pidato perdana kemarin, jangan kita berpuas pada angka statistik,” katanya.
Di luar kemiskinan ekstrem, tahun ini Jepara dia sebut berhasil mencatatkan angka kemiskinan terendah sejak tahun 2012.
“Yakni 6,09 persen (80.840 jiwa) atau turun 0,52 persen dari tahun 2023 yang sebesar 6,61% (86.750 jiwa),” tandas Edy Supriyanta.
Pemerintah Kabupaten Jepara telah menetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jepara tahun 2023-2025 melalui Keputusan Bupati Jepara Nomor 053/48 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jepara Tahun 2023. Dia meminta koordinasi antar seluruh elemen dan tingkatan dilakukan dengan baik.
Kepala Bappeda Kabupaten Jepara Hasanuddin Hermawan mengatakan, Kabupaten Jepara telah menyusun rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025—2029. Dokumen ini diharapkan sebagai acuan pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi seluruh pemangku kepentingan di Jepara.
“Rakor ini kami gelar untuk mendapat masukan dan informasi penyempurnaan RPKD 2025—2029,” kata dia.
Hadepe – Bkp
