blank
Disdikpora Wonosobo menggelar "Dialog Kita Setara, Kita Bisa" di Gedung Sasana Adipura Kencana. Foto : SB/dok Prokompim

WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Pemkab Wonosobo berkomitmen untuk terus mewujudkan pendidikan inklusif, yang salah satunya diwujudkan melalui hadirnya Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan

Hal itu, sebagai upaya untuk mereduksi permasalahan dibidang pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akses segenap masyarakat penyandang disabilitas terhadap layanan pendidikan.

Sebagaimana ditekankan Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo saat “Dialog Kita Setara Kita Bisa” yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wonosobo, Kamis (30/5/2024) di Gedung Adipura.

Andang menyampaikan, inklusivitas dalam pembangunan menjadi aspek penting dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, termasuk dalam rangka membangun sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan inklusif.

“Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali. Dengan merangkul keberagaman, tidak hanya memajukan pendidikan tetapi juga membangun masyarakat yang lebih inklusif,” katanya.

Menurutnya, kehadiran ULD Bidang Pendidikan berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan layanan disabilitas bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Dialog Kita Setara, Kita Bisa Jilid #3 ini, sebagai momentum penting untuk menyamakan persepsi, terkait berbagai kebijakan serta implementasi pembelajaran yang tepat bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di Kabupaten Wonosobo,” ungkap Andang.

Lebih lanjut, dikatakan dalam rangka meningkatkan capaian layanan ULD Bidang Pendidikan dan mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Wonosobo, tentu saja diperlukan adanya keterlibatan semua pihak serta para pemangku kepentingan, agar layanan pendidikan bagi PDBK dapat berjalan dengan optimal di masa yang akan datang.

“Saya minta beberapa hal ini untuk dilakukan di antaranya pengelola satuan pendidikan agar lebih proaktif, dalam melakukan identifikasi terhadap kondisi peserta didik di lingkungan sekolahnya,” katanya.

Sekolah Inklusi

blank
Sejumlah siswa berprestasi mendapat penghargaan dari Pemkab Wonosobo. Foto : SB/dok Prokompim

“Melaporkan kepada ULD Bidang Pendidikan apabila menemukan gejala yang memiliki kebutuhan khusus pada peserta didik,” pinta Andang.

Pihaknya menekankan, tidak boleh ada satuan pendidikan yang menolak anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah, ataupun mengkotak-kotakkan anak berdasarkan tingkat kecerdasan, latar belakang ekonomi, dan perbedaan lainnya.

“Mari ciptakan lingkungan pendidikan inklusif, yang dapat memberikan kesempatan yang sama, untuk berinteraksi dengan individu dengan berbagai latar belakang kehidupan,” beber dia.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap insan pendidikan, baik guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan yang lain, atas dedikasi dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Wonosobo, Musofa menjelaskan, dialog yang diikuti berbagai satuan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya inklusivitas dalam pendidikan.

“Juga memberikan panduan praktis bagi para pendidik dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka,” tandasnya.

Dengan mengusung tema “Merangkul Keberagaman dalam Kebersamaan,” Dialog ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan panduan bagi sekolah-sekolah di Wonosobo dan daerah lain untuk terus berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, di mana setiap anak bisa belajar, berkembang dan mencapai potensi terbaiknya.

Selain itu, dia berharap kegiatan ini dapat memperdalam internalisasi terhadap nilai-nilai pendidikan inklusif dan mengurai strategi pelayanan bagi PDBK agar dapat berpartisipasi dan lebih bersemangat dalam menempuh pendidikan secara optimal.

“Yang pada muaranya akan mewujudkan tujuan kebijakan Merdeka Belajar dan kemajuan pembangunan inklusif di kabupaten kita tercinta,” tutup Musofa.

Muharno Zarka