SLAWI (SUARABARU.ID) – Penjabat (Pj) Bupati Tegal Agustyarsyah meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal menindak tegas pelanggaran aturan kampanye oleh partai politik peserta pemilu. Hal tersebut disampaikannya saat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tegal di Kantor Bawaslu setempat, Rabu (17/01/2023) siang.
Kampanye pemilu sendiri merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu.
Menurutnya, kampanye pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Sehingga seluruh peserta pemilu harus bisa menaati aturan yang sudah ditetapkan dan tidak boleh dilanggar.
Dia mencontohkan pelanggaran larang kampanye ini seperti penempelan stiker, poster, pamflet ataupun atribut kampanye lainnya pada tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah hingga taman dan pepohonan.
“Mohon untuk Bawaslu bisa menertibkan kampanye peserta pemilu yang menyalahi aturan hingga merusak fasilitas umum, seperti poster atau spanduk yang dipasang di pohon-pohon,” terangnya.
Agustyarsyah juga memberikan perhatian terkait hambatan yang di alami anggota Bawaslu, sehingga untuk ini dia meminta seluruh anggota Bawaslu bisa saling berkomunikasi agar setiap hambatan tidak menjadi permasalahan yang serius pada pelaksanaan Pemilu 2024 ini.
Dia pun meminta Bawaslu semakin giat memonitor kondisi lapangan, kesiapan dan distribusi logistik dan sebagainya yang harus dipastikan dalam kondisi siap dan baik.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi Pratiwi mengungkapkan masih banyak calon anggota legislatif peserta pemilu yang melanggar aturan kampanye. Pihaknya pun telah berkoordinasi secara langsung dengan oknum peserta pemilu pelanggar aturan kampanye, namun responnya selalu acuh.
Sejalan dengan arahan bupati ini, pihaknya pun akan segera menindaklanjuti permasalahan pelanggaran kampanye jika memang menurut penilaiannya sudah kelewat batas.
“Jujur, kami masih memiliki beberapa hambatan yang terjadi mulai dari tahapan kampanye, pengawasan penggunaan alat peraga kampanye, dan logistik. Kendala lain yang ada adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Tapi InsyaAllah ini akan segera kami koordinasikan,” tutupnya.
Sutrisno
