JAKARTA (SUARABARU.ID) – Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) menggelar survei di Pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur).
Survei yang digelar pada 28 November-5 Desember 2023 itu menyebutkan bahwa mayoritas publik di Pulau Jawa mengatakan bahwa politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi.
“Sebanyak 60% publik di Pulau Jawa mengatakan bahwa politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi, sementara yang mengatakan tidak membahayakan masa depan demokrasi 29,7%, adapun yang mengaku tidak tahu/tidak jawab 10,3%,” kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, dalam paparan rilisnya, di Hotel Alia Cikini Menteng, Senin, 11 Desember 2023.
Selain itu, dalam temuan survei juga disebutkan, peta elektoral pasangan capres-cawapres 2024 di Pulau Jawa masih kompetitif.
“Terkait elektabilitas tigapasangan capres-cawapres 2024, berikut ini urutannya: Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (34,2%), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (30,7%), dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (26,3%), sementara yang tidak tahu/tidak jawab 8,7%,” tutur Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an.
Sementara itu, Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D, Pengajar Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga yang menjadi salah satu pembedah hasil survei, menegaskan bahwa hasil survei dari Arus Survei Indonesia memperlihatkan bahwa dari hasil survei yang sangat kompetitif, maka prediksi Pilpres 2024 akan berjalan satu putaran hampir tidak mungkin terjadi mengingat jarak antar pasangan yang masih dalam margin of error.
“Temuan yang menarik lain adalah bahwa dilihat dari faktor yang paling mempengaruhi pilihan capres yakni: Program kerja (30,7%), berkarakter jujur dan dapat dipercaya (19,5%) dan pengalaman di pemerintahan (10,6%) memperlihatkan bahwa tampilnya politik gagasan, integritas dan kualitas rekam jejak menjadi sangat penting, sementara kampanye pilpres banyak didominasi oleh politik gimmick seperti joget gemoy yang tidak menampilkan substansi politik sama sekali,” tutur Airlangga Pribadi.
Hal ini yang memperlihatkan mengapa pemilih banyak yang masih mudah berubah atau swing voter sebesar (44%) dan undecided voter sebesar (8,7%). Hal ini memperlihatkan publik masih tidak puas dengan kampanye pilpres yang disuguhkan.
Selanjutnya terkait dengan tingginya kekhawatiran terhadap bahaya politik dinasti di masa depan (60%), yakni corak kekuasaan negara dibangun berdasarkan atas model dinasti sejalan dengan penolakan terhadap Presiden Joko Widodo yang ingin membangun politik dinasti (72%) memperlihatkan pemahaman bahwa telah terjadi persoalan etis dan pencederaan demokrasi, problemnya adalah bagaimana membangun kekhawatiran terhadap problem pelemahan demokrasi ini menjadi bagian kesadaran kritis masyarakat sipil.
“Apalagi hal ini ditambah oleh kekhawatiran publik atas intervensi aparat negara sebesar 47% yang dapat menciderai pemilu yang jujur dan adil serta membajak jaminan atas jaminan hak politik rakyat,” kata Airlangga.
Survei bertajuk “Peta Elektoral Pilpres 2024 di Pulau Jawa” ini digelar secara tatap muka dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Jumlah sampel 1.200 responden, margin of error (MoE)adalah +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Rls/wied
