SUKOHARJO (SUARABARU.ID) – Data berkualitas menjadi keharusan dalam sebuah kebijakan dan perencanaan yang diharapkan menjadi lebih baik dan terarah.
Diantara syarat data berkualitas harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya adalah benar, riil dan obyektif, yaitu sesuai kenyataan yang sebenarnya, tanpa rekayasa dan tidak dibuat-buat.
Ketersediaan data yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS yang secara tupoksi berkewajiban menyediakan data indikator pembangunan. Namun dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh sumber data. Informasi yang benar dan lengkap dari sumber data justru lebih menentukan sejauh mana kualitas data.
“Pelaku usaha industri pengolahan terutama skala besar dan menengah menjadi salah satu sumber data tersebut. Diketahui, industri pengolahan berperan paling dominan yaitu sebesar 38,71 persen dalam menentukan seberapa besar perkembangan perekonomian Kabupaten Sukoharjo”, kata Ahmad Isbani, Kepala BPS Kabupaten Sukoharjo, dalam kegiatan FGD Industri Pengolahan Kabupaten Sukoharjo, Selasa (31/10/2023).
Dikatakan bahwa pada realitanya tidak mudah mengumpulkan informasi pendukung itu dari perusahaan skala menengah dan besar ini, terutama di Sukoharjo. Diketahui bahwa dari seluruh responden survei perusahaan industri tahun 2023 yang seharusnya berakhir pada akhir bulan Oktober ini, baru masuk sekitar 65,31 persen. Atau terendah dari seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Acara yang berlangsung di Hotel Brother Sukoharjo tersebut dihadiri oleh perwakilan perusahaan industri pengolahan dan OPD/dinas terkait dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Tri Karjono, Statistisi Ahli Madya dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan M Yunus Ariyanto, Ketua Apindo Kabupaten Sukoharjo.
M Yunus sebagai pembicara pertama mengatakan, Apindo merasa perlu melihat seberapa tinggi perkembangan perekonomian Sukoharjo, Jawa Tengah maupun Nasional. Karena besaran angka perkembangan perekonomian tersebut mencerminkan sejauh mana kondusivitas iklim berusaha saat ini. Tentunya dunia usaha mengharapkan indikator tersebut adalah benar, sesuai realita.
“Oleh karena itu Apindo akan bersinergi bersama BPS dengan mendorong para pelaku usaha terutama anggota Apindo di wilayah Sukoharjo, untuk merespon baik setiap survei yang dilakukan BPS. Serta memberikan informasi yang benar dan lengkap sesuai yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Sementara Tri Karjono pada kesempatan itu menyampaikan pemahaman kepada peserta terkait tugas-tugas BPS dan indikator-indikator statistik strategis yang dihasilkan, yang dapat dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan apapun, termasuk pemerintah dan dunia usaha.
“Kondisi perekonomian Kabupaten Sukoharjo tercermin dari indikator statistik utamanya, yaitu angka PDRB. Nilai tambah sektor industri pengolahan dibentuk dari peran serta responden dalam memberikan informasi yang diminta BPS, terutama industri besar dan menengah. Oleh karena itu responsitas yang baik dan kejujuran pelaku usaha sangat menentukan seberapa besar kualitas indikator yang dihasilkan,” terangnya.
Diskusi bersama seluruh peserta menjadi upaya dari harapan terciptanya data statistik yang berkualitas bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat luas dalam melakukan analisis, evaluasi dan perencanaannya.
Ning S
