SEMARANG– Bertebarannya paham radikal di sejumlah daerah di Jateng mulai diresahkan masyarakat. Setidaknya hal tersebut mengemuka saat digelarnya dialog interaktif “Khasanah Ulama-Umaro”, menghadirkan narasumber Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Muhammad Effendi, Sekda Jateng Prof Dr Ir Sri Puryono KS MP dan Ketua DPP Masjid Agung Jawa Tengah Prof Dr KH Noor Achmad MA, Senin (1/11/2019).
Dialog berdurasi satu jam live di Studio TVRI Jateng, menampilkan Host Choirul Ulil Albab M.Ikom, bertema “Peran Ulama-Umaro dalam Penguatan Bela Negara sebagai Pertahanan NKRI”. Program ini merupakan prakarsa MUI Jateng.
Slamet, warga Purbalingga via telepon mengeluhkan maraknya eksistensi paham radikal di daerahnya yang menyebar hingga ke puskesmas-puskesmas dan masjid-masjid. Dia berharap, ada upaya serius aparat untuk menertibkan simpul-simpul publik ke fungsi semula.
Kondisi serupa dikemukakan Misdarul dari Cilacap. Maka Misdarul mendukung kebijakan Menteri Agama Fahrul Rozi yang mulai menertibkan pengenaan seragam secara tertib bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI M Effendi merespons serius laporan tersebut. “Kami salut atas kepekaan masyarakat. Kepekaan ini, bentuk bela negara yang dilakukan masyarakat,” tegasnya.
Pangdam meminta laporan penting tersebut disampaikan dari level RT, RW, keluhan, Babinsa-Babinkamtibmas untuk ditindaklanjuti. “Kita pasti akan menindaklanjuti untuk dicarikan solusi agar tercipta suasana tertib dan nyaman masyarakat,” tegasnya.
Sekda Jateng Prof Dr Ir Sri Puryono KS MP menegaskan, munculnya laporan tersebut menunjukkan melemahnya kewaspadan perangkat desa. Kondisi ini harus diatasi, mengingat desa merupakan miniatur negara. Di desa ada lurah, babinsa, babinkamtibmas, LPMD sebagai aparat yang harus waspada.
Di lingkungan Pemprov Jateng dan Korpri pengawasan terhadap paham radikal dilakukan ketat. Bila ditemukan, maka diproses tegas diminta memilih menaati aturan atau keluar sebagai ASN. Saat screning awal hingga seleksi jabatan, hal tersebut diterapkan secara ketat.
“Masyarakat jangan cuek atau takut melapor bila ada hal-hal ganjil, semua sudah ada prosedur menanganannya, dan negara pasti melindungi. Kita punya TNI-Polri. Zaman dulu, ada warga asing masuk kampung sebelum 24 jam kita sudah menegur. Pola ini harus dihidupkan lagi. Termasuk kebiasaan anak main gaget harus diwaspadai karena dia bisa melakukan apa saja sehingga perlu pengawasan,” tegasnya.
Merespon hal tersebut Prof Dr KH Noor Achmad menegaskan, penempatan Fahrul Rozi berlatari TNI sebagai Menteri Agama, bukan hal yang salah, tetapi justru itulah strategi yang tepat sebagai upaya menghadapi tantangan Indonesia ke depan yang memerlukan penguatan nasionalisme dan agama di lingkungan Kemenag. Hal tersebut seiiring mulai masuknya kelompok luar yang memaksakan idilogionya kepada masyarakat Indonesia.
“Presiden sudah beritung dengan menempatkan Menag dari unsur TNI, mengingat tantangan ke depan terutama nasionalisme lewat kemenag. Saatnya fungsi agama harus diperkuat. Jangan ada paham agama yang bertentangan dengan NKRI yang berkebhinnekaan, bukan hanya untuk satu umat. Maka peran anggaran dalam pendidikan agama harus ditambah tidak hanya 20 persen sementara pendidikan umum 80 persen, saatnya harus diseimbangkan,” tegasnya.
Suarabaru.id/sl
