KUDUS –Tahapan penetapan dan pengundian nomor urut calon kepala desa secara serentak dilakukan di 115 desa yang menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2019, Jumat (1/11). Meski secara keseluruhan berjalan kondusif, namun sejumlah insiden sempat mewarnai pelaksanaan tahapan tersebut.
Di Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, sempat terjadi keributan saat proses pengundian nomor urut cakades. Keributan tersebut terjadi setelah sempat adanya kesalahpahaman antar calon dengan pendukungnya.
Keributan diawali saat salah satu calon yang mencurigai panitia pemilihan sengaja mengatur proses pengundian agar calon tertentu memperoleh nomor urut yang diinginkan. Hal tersebut lantaran proses pengambilan nomor urut didasarkan pada nomor pendaftaran.
Namun keributan akhirnya bisa diredam setelah panitia berembug dengan perwakilan calon. Panitia pun kemudian mengalah dan membuat nomor lintingan baru. Pembuatannya pun disaksikan secara langsung oleh jajaran muspika dan kedua calon kepala desa, dan akhirnya dilanjutkan pengundian nomor urut.
Selain selisih paham di Desa Temulus, tahapan penetapan dan pengundian nomor urut cakades di sejumlah desa juga diwarnai aksi arak-arakan calon dengan pendukungnya. Di sejumlah desa seperti Klaling, Kecamatan Jekulo, Ngemplak Kecamatan Undaan, arak-arakan pendukung nampak terjadi.
Pihak aparat kepolisian pun terlihat cukup sigap melakukan pengamanan. Di sejumlah desa yang dinilai memiliki potensi kerawanan, sudah disiagakan petugas untuk melakukan pengamanan.
Kabid Pemerintah Desa (Pemdes) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Arif Suwanto mengatakan, secara umum tahapan penetapan dan pengundian nomor urut berlangsung aman. Semua desa yang menggelar Pilkades telah menyelesaikan tahapan tersebut dengan baik.
Disinggung adanya sejumlah insiden di desa, Arif mengatakan hal tersebut sudah diantisipasi. Pihaknya sudah melakukan pemetaan desa-desa mana yang diperkirakan rawan terjadi gesekan antar pendukung calon.
“Utamanya adalah desa yang jumlah calonnya dua orang, selain suami isteri. Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian dan TNI agar memberi perhatian lebih ke desa-desa tersebut,”tandasnya.
Politik Uang
Sementara, Ketua Komisi A DPRD Kudus, Nurhudi berharap tahapan agar masyarakat tetap menjaga kondusifitas wilayahnya. Nurhudi yang datang bersama rombongan komisi A DPRD Kudus untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah desa, melihat masyarakat cukup antusias untuk menyambut pesta demokrasi tingkat desa.
“Saya melihat masyarakat cukup antusias. Dan saya mengimbau antusiasme ini berlanjut saat pencoblosan nanti,”tandas Nurhudi saat meninjau proses penetapan di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo.
Nurhudi juga minta semua calon kades yang sudah ditetapkan untuk merebut simpati pemilih secara baik. Tak terkecuali soal politik uang, Nurhudi berpesan agar para calon sebisa mungkin menghindarinya.
“Politik uang sebisa mungkin agar dihindari. Sebab, praktik tersebut akan memunculkan feodalisme dalam demokrasi. Dan itu akan berakibat buruk pada demokrasi,”tandasnya.
Seperti di ketahui, di Kudus tahun ini ada sebanyak 115 desa yang ada di sembilan kecamatan melaksanakan Pilkades. Pelaksanaan pilkades akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 mendatang.
Suarabaru.id/Tm
