SEMARANG (SUARABARU.ID) – Dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menggandeng stakeholders menggelar simulasi Sistem Pengamanan dalam Kota (Sispamkota) yang berlangsung di Sirkuit Mijen Kota Semarang, Senin (25/9/2023).
Dalam simulasi diikuti sebanyak 1.200 personel yang melibatkan TNI-Polri, KPU, Dishub, Linmas, Satpol PP, Bawaslu dan stakeholder terkait.
Dalam simulasi diceritakan adanya kericuhan sebagai bentuk protes atas hasil pemilihan suara. Mereka terlibat bentrok dengan petugas keamanan yang terdiri dari TNI-Polri dan stakeholder terkait.
Kerusuhan berhasil diatasi melalui berbagai tahapan penggunaan kekuatan yang diperagakan oleh 665 personil Ditsabhara, Brimob Polda Jateng, serta didukung oleh unsur TNI dan Stakeholder terkait.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan, kegiatan simulasi Sispamkota ini untuk pengamanan Pemilu 2024 mendatang, yang juga dilaksanakan di seluruh jajaran wilayah Polda Jawa Tengah.
Luthfi mengatakan, Polda Jateng juga telah menyiapkan unit cyber untuk sistem pengamanan di dunia maya yang dikendalikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng. Namun unit tersebut juga ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Intelijen, maupun Humas.
“Saat penyelenggaraan Pilkada, unit cyber akan diperkuat lagi. Pada unit cyber ini ada virtual police, yang akan kita gunakan untuk mengingatkan masyarakat bahwa itu black campaign, hoaks, bahwa itu potensi tindak pidana,” ungkapnya.
Menurut Luthfi, apabila virtual police tidak mampu, akan diserahkan kepada Gakkumdu, apakah itu tindak pidana atau pelanggaran Pemilu.
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap netral, dan tidak bermain politik praktis dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Kami sudah menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara, harus mengetahui dan memahami bagaimana politik itu. Tidak ada anggota ASN yang bermain politik praktis. ASN harus netral dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada yang akan kita laksanakan di tahun 2024 nanti,” ujar Nana.
Ia mengatakan, memahami situasi politik itu sangat penting bagi setiap ASN. ASN harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk meredam dan memberikan pemahaman terkait isu hoaks yang mungkin beredar, maupun tindakan yang mengarah pada pelanggaran Pemilu.
“Diharapkan ke depan masyarakat kita semakin pandai, semakin mengetahui, dan kita harapkan dalam pelaksanaan nanti berjalan dengan baik. Kita akan jamin masalah kondusivitas,” tandasnya.
Terkait persiapan Pemilu 2024 di Jawa Tengah, Nana Sudjana menyebut akan terus menjalin kerja sama dan berkolaborasi dengan Forkompimda, TNI-Polri dan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, telah melakukan persiapan-persiapan. Salah satunya, latihan pengamanan yang digelar oleh Polda Jateng, dan seluruh Polres di Jawa Tengah.
“Pemetaan potensi konflik sudah dilakukan. Tadi juga sudah dipraktikkan oleh petugas, bagaimana mengatasi konflik yang ada. Masing-masing instansi tidak bisa berjalan sendiri. Perlu adanya kerja sama, kolaborasi, dan kebersamaan dalam pelaksanaan tugas, untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, terutama di Jawa Tengah,” tuturnya.
Ning S
