blank
Rapat Koordinasi 'Percepatan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blora' bersama Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora, di ruang Pertemuan Bappeda Kabupaten Blora. Foto: Kudnadi Saputro Blora 
  • BLORA (SUARABARU.ID) —  Strategi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus ditingkatkan, kali ini  berupaya menghapus  kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan di  Kabupaten Blora.
Yakni, dengan melibatkan seluruh pihak, utamanya Forum Corporate Social Responsibility (CSR).
Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara  (BUMN), Perbankan, Perusahaan Swasta dan pihak – pihak lain yang ada di Blora, sekitar ada 63 lembaga,  pada Senin, 3 Juli 2023 dikumpulkan.
Mereka dikumpulkan untuk diajak Rapat Koordinasi ‘Percepatan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blora’ bersama Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora, di ruang Pertemuan Bappeda Kabupaten Blora.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM., mengatakan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem ini merupakan program nasional.
blank
Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM.,  sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora dalam Rapat Koordinasi ‘Percepatan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blora’ bersama Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora, di ruang Pertemuan Bappeda Kabupaten Blora. Foto: Kudnadi Saputro Blora
“Untuk itu kami mengundang seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Blora agar  membantu kami sesarengan mbangun Blora, untuk menghapus kemiskinan ekstrem,” ucap Tri Yuli Setyowati.
Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blora, mengungkapkan, bahwa  ada 51 desa yang menjadi locus penghapusan kemiskinan ekstrem dan membutuhkan intervensi.
“Di Kabupaten Blora ada 51 desa locus yang membutuhkan intervensi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem,” ungkap Wakil Bupati Blora.
Dalam upaya intervensi tersebut, lanjut Ketua TKPK Kabupaten Blora Tri Yuli Setyowati, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, beberapa hal kebutuhan intervensi tersebut, antara lain Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kebutuhan air bersih, listrik, jamban, Anak Tidak Sekolah (ATS), disabilitas, individu tidak bekerja dan stunting.
“Ada beberapa hal yang harus di penuhi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di 51 desa lokus,”  imbuh Tri Yuli Setyowati
Di kesempatan itu pula, Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si  mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut serta dalam program penghapusan kemiskinan ekstrem di Blora.
“Saya mengapresiasi dan terimakasih kepada TKPK Kabupaten Blora, terima kasih Bu Wakil selaku Ketua TKPK serta semua pihak yang terlibat, atas kerja kerasnya selama ini. Tugas penurunan angka kemiskinan sebesar 0,41 persen tahun ini, kembali kita keroyok bareng-bareng,” kata Bupati Blora.
Penghapusan kemiskinan ekstrem, lanjut Bupati Blora,  sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, perlu adanya kolaborasi antara Pemerintah dan semua pihak.
“Untuk itu, kami  minta bantuan dan dukungan serta komitmen dari  Forum CSR untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di Blora,” tandas Bupati Blora.
Kudnadi Saputro