GROBOGAN (SUARABARU.ID) – Kepala desa se-Kabupaten Grobogan mengikuti Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, di Pendopo Kabupaten Grobogan, Selasa, 6 Juni 2023.
Acara sosialiasi bagi para kades ini dibuka langsung oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni. Hadir dalam kegiatan ini jajaran Forkopimda Grobogan, Anggota Komisi XI DPR RI Harmusa Oktaviani, Ka Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI Raden Yudi Ramdan Budiman, Kepala BPK Wilayah Jateng, 2Hari Wiwoho serta ratusan kepala desa se Kabupaten Grobogan.
Bupati Sri Sumarni menerangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Aliran dana tersebut mengalir dari pusat ke desa dengan jumlah tidak sedikit dan serta bertambah setiap tahunnya.
Sri Sumarni mengatakan, tujuan utama pada Dana Desa ini adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
“Dengan didukung pula oleh berbagai sumber pendanaan yang lain, jalan desa rata-rata sudah baik. Banyak desa yang telah membentuk BUMDes, bergerak di bidang pariwisata, perdagangan, maupun jenis usaha lainya. Bahkan beberapa waktu lalu saya telah mencanangkan pembentukan beberapa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa),” jelas Sri Sumarni.
Bupati menerangkan, pengelolaan Dana Desa, memang tidak bisa lepas dari prioritas penggunaan setiap tahunya, yang sudah diatur oleh pemerintah.
“Alhamdulillah untuk penyaluran Dana Desa di Grobogan rata-rata setiap tahunnya cukup bagus, kita terbaik kedua se-Jawa Tengah,” tutur Sri Sumarni.
Namun yang menjadi perhatian, tambah Bupati Stri Sumarni, harus terus memberikan pengawasan dalam pelaksanaan dan peranggung-jawabanya. “Mohon dukungan dan support-nya, agar mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporanya menjadi semakin baik,” tambahnya.
Masih Ada Persoalan
Sri Sumarni juga menjelaskan jika Grobogan sebagai wilayah terluas se Jawa Tengah dengan jumlah desa yang hanya 273 saja, masih punya persoalan.
“Jalan antardesa masih banyak yang rusak, RTLH juga masih cukup banyak, fasilitas kantor dan balai desa dan beberapa hal lainya. Oleh karena itu, tentunya berharap perhatian dan bantuanya untuk Desa-Desa di Kabupaten Grobogan,” ungkap Sri Sumarni yang ditunjukkan kepada Anggota Komisi XI DPR RI Harmusa Oktaviani.
