blank
Beberapa peserta dalam sesi foto bersama membawa poster bertuliskan “Papua Bukan Tanah Kosong” sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat adat Papua. Foto: Ika Putri

JEPARA (SUARA BARU.ID) – Sekitar 1000 mahasiswa, pelajar, aktivis dan  masyarakat umum menghadiri penayangan film dokumenter Pesta Babi yang digelar di lingkungan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara pada malam ini, Jumat (16/5). Kegiatan yang berlangsung di area kampus tersebut menjadi ruang diskusi terbuka mengenai persoalan kemanusiaan, eksploitasi sumber daya alam, dan situasi sosial di Papua.

Acara dimulai sekitar pukul 19.30 WIB dengan pemutaran film yang disaksikan secara bersama-sama oleh penonton. Suasana penayangan berlangsung khidmat sejumlah penonton tampak serius menyimak setiap adegan dan dokumentasi yang ditampilkan dalam film. Beberapa peserta dalam sesi foto bersama bahkan membawa poster bertuliskan “Papua Bukan Tanah Kosong” sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat adat Papua.

blank
Salah satu tampilan dalam film dokumenter Pesta Babi. Foto: Ika Putri

Sebagai penonton, banyak mahasiswa mengaku penayangan film tersebut membuka pandangan baru mengenai kondisi Papua yang jarang dibahas secara mendalam di ruang publik. Selain menjadi sarana hiburan alternatif, kegiatan ini dinilai memberi ruang edukasi dan refleksi sosial bagi mahasiswa.

Dosen hukum Unisnu Jepara, Amrina Rosyada, dalam sesi diskusi menyampaikan bahwa persoalan di Papua tidak dapat dilepaskan dari eksploitasi tanah dan sumber daya alam yang berdampak langsung pada masyarakat adat.

blank
Salah satu adegan dalam film yang menggambarkan persoalan kerusakan lingkungan Papua. Foto: Ika Putri

“Tanah Papua selama ini sering dipandang hanya sebagai objek pembangunan dan eksploitasi sumber daya, padahal di sana ada masyarakat adat yang memiliki hak hidup, hak budaya, dan hak atas tanahnya sendiri. Negara seharusnya hadir untuk memastikan hukum melindungi masyarakat, bukan justru menjadi alat pembenaran atas perampasan ruang hidup,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya perspektif hukum dan hak asasi manusia dalam melihat konflik agraria maupun pembangunan di Papua.

“Dalam prinsip hukum, masyarakat adat memiliki hak yang harus dihormati. Ketika pembangunan dilakukan tanpa melibatkan mereka secara adil, maka itu berpotensi melanggar hak-hak dasar warga negara,” tambahnya.

Kegiatan penayangan film ini diharapkan menjadi ruang belajar kritis bagi mahasiswa agar lebih peka terhadap isu sosial dan kemanusiaan di Indonesia, khususnya terkait Papua. Selain pemutaran film, acara juga diisi dengan diskusi bersama akademisi dan peserta yang membahas isi film serta realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Hadepe -Ika Putri