KUDUS (SUARABARU.ID) – Komisi C DPRD Kabupaten Kudus menyebut banyak infrastruktur di Kabupaten Kudus yang harus segera mendapatkan sentuhan anggaran. Beberapa diantaranya adalah tentang pengelolaan sampah, lampu penerangan jalan umum hingga pertamanan dan jalan.
Kondisi tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kudus, Rochim Sutopo dalam pembahasan LPKJ Bupati Kudus Tahun Anggaran 2022 terkait persoalan infrastruktur.
Menurut Rochim, salah satu contoh yang terlihat adalah kondisi jalan yang saat ini banyak mengalami kerusakan cukup parah.
“Kerusakan jalan yang ada tak mungkin hanya bisa ditangani dengan dana perawatan rutin. Perlu ada sentuhan anggaran agar perbaikan infrastruktur bisa menjadi maksimal,”tandasnya.
Hal yang sama juga terlihat pada infrastruktur lain seperti LPJU dan Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah yang ada di lingkup Kabupaten Kudus meskipun sudah dibantu oleh pihak swasta sebesar 20 hingga 40 ton per harinya, ternyata masih memiliki banyak kekurangan.
“Kita masih ada pekerjaan rumah (PR) 140 ton perhari sampah yang belum bisa tertangani. Dalam 5 tahun idealnya masih dapat ditangani. Sehingga untuk ke depannya harus segera dicarikan solusi agar persoalan sampah di Kudus bisa tetap tertangani,” paparnya
Rochim mengakui, dinas-dinas teknis yang membidangi persoalan infrastruktur seperti Dinas PUPR dan PKPLH sudah menyampaikan paparan terkait evaluasi LKPJ tahun 2022. Meski realisasi program banyak yang di atas 90 persen, namun masih banyak evaluasi yang harus dilakukan.
“Dinas PUPR dan Dinas PKPLH menyampaikan target LKPJ tahun 2022 dengan lebih detail dan siap memperbaiki kinerja mereka sebagai evaluasi kedepannya untuk Kabupaten Kudus lebih baik lagi,” ujarnya.
Dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan, kedua OPD tersebut dilaporkan telah menyelesaikan programnya hingga lebih dari 90 persen dari program kerja yang direncanakan pada tahun 2022.
“Untuk Dinas PUPR sendiri pencapaiannya sebesar 94 persen dan 95,4 untuk Dinas PKPLH pada LKPJ tahun 2022. Ini adalah suatu keberhasilan yang ditorehkan di Kabupaten Kudus,” sebutnya.
Lebih lanjut, Rochim menyebut untuk kekurangan dari Dinas PUPR akan diberikan solusi terkait persiapan di dalam tahun berikutnya untuk anggaran pemeliharaannya.
“Kondisi semacam hujan kan memang membuat jalan sedikit sulit tertangani, apalagi banjir kemarin itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Kami akan optimalkan dalam perencanaan anggaran mendatang untuk lebih diperhatikan,” jelasnya
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Arief Budi Siswanto menyampaikan, capaian kinerja DPUPR pada tahun anggaran 2022 cukup menjanjikan hingga 94,32 persen.
Terbagi dalam 11 program dan puluhan kegiatan selama 2022 dengan anggaran mencapai Rp 102 miliar.
Sebanyak Rp 70,8 miliar bersumber dari APBD, Rp 9 miliar dari Bantuan Gubernur, Rp 20 miliar dari dana alokasi khusus (DAK), dan Rp 2 miliar dari dana hibah.
Pihaknya berharap, program pembangunan yang sudah direncanakan pada tahun anggaran 2023 ini bisa terlaksana dengan baik.
“Di tahun ini ada sejumlah program pembangunan yang cukup besar, semuanya dalam proses,” ujarnya.
Ads-Ali Bustomi
