SEMARANG – Kegelisahan sebagian orang tua siswa terkait keberadaan komite sekolah disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan membuat status di akun facebook pribadinya pada Senin (2/9/2019) pada pukul 09.00 WIB.
“Menurutmu komite sekolah cukup efektif gak? Masih banyak yg lapor ke saya soal kesepakatan di komite yg tidak sampai ke wali murid – biasanya terkait dg iuran atau seragam sekolah. Ada masukan?” Demikian tulis Ganjar yang kemudian sampai pukul 16.18 WIB mendapat 570 komentar, 2.400 acungan jempol dan 38 warganet pun membagikannya.
Ada yang berkomentar positif, ada pula yang negative. Misalnya saja Eko Aya’e O’Pank. Menurut ketua Komite Sekolah SD di perbatasan Jateng Jatim atu tepatnya di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora itu, keberadaannya efektif.
“Kami bersama wali murid mensuport kegiatan sekolah dengan segenap wali murid melalui paguyuban kelas. Menjadi tim sukses dalam setiap kegiatan sekolah, baik akademik dan ekstrakulikuler. Menjadi penjembatan antara pihak sekolah, wali murid, stake holder dan alumni untuk kemajuan sekolah,” katanya.
Sementara itu, menurut pemilik akun bernama Dewi Irawati yang juga warga Delanggu Klaten, komite sekolah tidak efektif. Karena komite sekolah, menurut dia, selalu menentukan keputusan tanpa sepengetahuan wali murid. Terutama untuk urusan program yang mengharuskan wali murid membayar kepada pihak sekolah. Hal senada juga disampaikan Hendra Setyawan, warga Kendal.
“Kurang efektif. Karena di SD desa saya, ketua komite sekolahnya perangkat desa. Bukan dari masyarakat biasa. Jadi ketika ada unek-unek wali murid, mereka enggan menyampaikanya karena punya rasa pekewuh kalau di desa pak,” ujarnya.
Saat memberikan pengarahan dan penyerahan SK kepada 281 Kepala SMA/SMK Negeri dan SLB Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jateng di Gedung Gradhika Bakti Praja, Ganjar menegaskan, seluruh keputusan komite harus dan wajib diketahui oleh orang tua siswa.
“Terkait kasus siswa SMP di Demak, ceritanya tidak seperti di media. Makanya, dalam kesempatan ini, kita butuh orang tua siswa, guru, jujur, agar apa yang terjadi tidak merepotkan semuanya. Urusan seragam, uang Gedung, ketika memutuskan harus pasti sampai orang tua. Berikan informasi yang benar, karena regulasi memayunginya,” tandas Ganjar.
Ditambahkan, di dalam forum komite, tentu ada rapat wali murid. Ganjar pun berharap, dinas membuat sistem informasi yang berisi pemetaan siswa, informasi, dan kontennya bisa macam-macam. Atau minimal melalui sosial media, whatsapp.
Pakta integritas yang ditandatangani oleh para kepala sekolah itu menurut Ganjar tidak sekadar tanda tangan, tetapi melekat di hati dan pikiran agar sesuai dengan yang tertulis. Setia dan taat kepada NKRI, tidak tergabung dalam ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta menjaga kesusilaan, norma dan agama di masyarakat. (suarabaru.id)
