JEPARA (SUARABARU.ID) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara mendapatkan penghargaan pelayanan prima dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB)
Disamping Jepara, enam Disdukcapil kabupaten/kota di Jateng juga mendapatkan pengharagaan yang sama, yaitu Disdukcapil Kabupaten Banyumas, Cilacap, Karanganyar, Grobogan, Kota Magelang dan Kota Semarang.
Penghargaan diserahkan oleh Deputi Pelayanan Publik KEMENPAN RB, Prof. Dr. Diyah Natalisa, MBA kepada Kepala Disdukcapil, Abdul Syukur di Kantor KEMENPAN RB, Kamis, 26 Januari 2023.
Penghargaan Pelayanan Prima ini merupakan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik Tahun 2022 dimana Disdukcapil Jepara memperoleh nilai A atau berpredikat Pelayanan Prima bersama dengan 6 Disdukcapil kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Penghargaan ini menurut Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, Abdul Syukur merupakan buah dari kerjasama seluruh karyawan karyawati Disdukcapil tanpa kecuali, baik yang berkantor di dinas maupun di kecamatan.
Selanjutnya Abdul Syukur meminta kepada karyawan karyawati Disdukcapil tidak berpuas diri. “Penghargaan yang kita terima hanyalah efek samping. Yang justru lebih penting adalah bagaimana kita membangun pemikiran dan perilaku pelayanan agar bisa membahagiakan masyarakat,” kata mantan Kepala BKD Kabupaten Jepara tersebut.
Dijelaskan, meskipun tidak mudah, Disdukcapil berkomitmen untuk menghapus stigma pelayanan administrasi kependudukan yang lamban, ribet dan sarang calo. “Dalam memberikan pelayanan, kita harus dengan hati, hati-hati dan sepenuh hati. Insha Allah jika visi ini dapat laksanakan, masyarakat akan merasa puas dan penghargaan akan datang dengan sendirinya,” kata mantan Kepala Satpol PP dan Damkar tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Wahyanto mengatakan selain perbaikan budaya kerja, Disdukcapil setiap tahun akan meluncurkan minimal 2 inovasi baru. Sebagai contoh, tahun ini Disdukcapil sudah merintis pelayanan administrasi kependudukan sampai di desa. “Kita akan pilih 4 desa di setiap kecamatan untuk menjadi pilot project. Jika pilot project ini berhasil, akan kita lanjutkan ke semua desa. Nantinya, semua pelayanan administrasi kependudukan akan selesai di tingkat desa,” kata Wahyanto.
Hadepe
