SEMARANG (SUARABARU.ID) – Menjelang 1 September 2022, semua SPBU diserbu masyarakat baik kendaraan roda dua maupun empat karena harga BBM akan naik.
Ternyata mereka kena prank. Banyak masyarakat terkecoh, harga BBM terbaru per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB, harga BBM berubah. Pertalite Subsidi, dari Rp7.650 naik menjadi Rp10.000 untuk satu liter. Solar Subsidi, penyesuaian dari awalnya Rp5.150 berubah menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non-subsidi, harga semula Rp12.500 per liter berubah di angka Rp14.500.
Demikian diungkap Pengamat Kebijakan Publik, Pudjo Rahayu Risan kepada Suarabaru.id, Senin (5/9/2022).
Dikatakan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM diatas menurut pihak Pemerintah sudah dihitung, sudah dikalkulasi, dengan harapan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi serta Pertamax non subsidi diharapkan bisa menahan konsumsi penggunaan bensin, sehingga subsidi dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini mencapai Rp 502,4 triliun.
Dampak dari kenaikan BBM baik langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh karena penyesuaian harga BBM ini berakibat efek dominan yang akan menyulut kenaikan harga barang dan jasa.
Paling tidak ada lima poin yang berdampak seperti, harga barang semakin mahal, daya beli masyarakat menurun, kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah dan usaha kecil semakin terpukul.
“Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak kenaikan BBM dari sudut pandang ekonomi klasik, yakni dengan mengurangi pengeluaran konsumtif melatih diri membiasakan budaya hemat, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan, menggunakan moda transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Ideal memang,” tuturnya.
Menurutnya, dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN adalah beban subsidi BBM dan subsidi listrik yang meningkat. Hal ini akan memicu kenaikan defisit anggaran atau dalam perspektif yang lebih luas akan memacu kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
Pemda harus responsif
Memang kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pusat diberlakukan secara nasional. Karena merupakan kebijakan nasional, maka dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Permasalahannya, pendapatan tetap, bahkan bisa- bisa malah turun, sementara pengeluaran cenderung naik, mengikuti irama naiknya BBM.
Konsekuensi dari kenaikan harga BBM telah memberi dampak pada naiknya biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan rakyat kecil. Disinilah peran baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan kekuatan serta kemampuan masing- masing APBD nya.
“Kemauan politik atau good will dari eksekutif dan legislative bila perlu merubah politik anggaran refocusing dari kegiatan- kegiatan yang tidak begitu mendesak diprioritaskan menutup lobang yang tersisa dari kebijakan pemerintah pusat menggelontorkan bantuan-bantuan sebagai kompensasi dari naiknya harga BBM,” terangnya.
Intinya, lanjut Pudjo, kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi antara 0,5% sampai 2%. Setidaknya, dalam 3 bulan ke depan akan terjadi peningkatan biaya produksi yang disusul oleh kenaikan harga-harga di pasar.
“Posisi semacam ini harus “dikeroyok” ramai-ramai oleh semua pemangku kepentingan. Jangan ada lagi mindset bahwa kenaikan harga BBM adalah kebijakan pusat, tetapi dampaknya keseluruh pelosok. Ini persoalan bangsa bukan persoalan orang per orang atau kelompok,” tandasnya.
Dengan demikian, kata Pudjo, laju inflasi bisa terkendali pada titik normal. Apa Itu Inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan llllll-menerus, sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih, sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang.
Apa akibatnya dari timbulnya permasalahan inflasi ? Menurut Pudjo, inflasi dapat berdampak terhadap ekspor negara. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi, karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang.
“Apa saja kerugian akibat inflasi? Dampak negatif inflasi, harga barang-barang dan jasa naik. Nilai dan kepercayaan terhadap uang turun atau berkurang. Menyebabkan efek spekulasi antara lain, menimbum barang dan membeli valuta asing. Banyak proyek pembangunan macet atau terlantar. Kesadaran masyarakat untuk menabung berkurang,” jelas dia.
“Disini peran pemerintah daerah yang paling tahu kemampuan masyarakatnya dan daerahnya. Ambil peran yang mampu mengurangi beban belanja masyarakat, seperti pengeluaran untuk transportasi,” tukasnya.
Sebagai contoh, lanjut Pudjo, Pemerinrah Kota Semarang memiliki Trans Semarang dengan feeder sebagai pengumpan masuk ke wilayah yang tidak dilewasi Bus Trans Semarang melewati sekolah-sekolah serta kawasan industry, dengan harapan masyarakat baik pelajar maupun buruh bisa memanfaatkan bus Trans Semarang. Syukut-syukur pada masa transisi dengan naiknya harga BBM bisa memanfaatkan alat transportasi dengan disubsidi alias gratis atau dengan ongkos murah. Sekaligus memancing untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi tetapi beralih ke Trans Semarang.
Sementara itu, ditingkat Provinsi, Pemerintah Jawa Tengah juga memiliki Bus Trans Jateng yang melayani diluar Kota Semarang. Bus Trans Jateng dari Semarang melayani kota-kota disekitarnya seperti Purwodadi, Kendal Salatiga dan Demak. Dimasing-masing eks Karesidenan menjadi tanggung jawab Trans Jateng seperti Banyumas Raya, Solo Raya Magelang dan Pekalongan serta Pati.
Mengurangi perilaku konsumtif
Menurut Pudjo, masyarakat perlu dirubah mindsetnya, seperti mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah gaya hidup seperti yang terbiasa jajan di luar diubah dengan memasak sendiri, atau dengan mengurangi jajan di luar. Bagi perokok yang sehari menghabiskan 2 bungkus rokok menjadi 1 bungkus atau berhenti sama sekali.
Selain itu bisa memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan bisa buat janjian pergi dan pulang kerja bersama-sama. Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditanggung bersama-sama.
“Menggunakan moda transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran juga membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Sekaligus mengurangi polusi udara agar menjadi bersih. Usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting,” tambahnya.
“Bagi PNS/ASN sebagai abdi negara, abdi masyarakat, perlu memberi contoh dengan pola hidup sederhana, dimana yang tinggal bersama keluarga bisa lebih hemat jika masak sendiri dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik,” pungkasnya.
Ning Suparningsih
