WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Wonosobo Harti mengungkapkan di daerahnya kini tercatat ada sekitar 195 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola Pemerintah Desa setempat.
“Dari jumah sebanyak itu, 4 BUMDes masuk klasifikasi maju, 11 BUMDes berkembang, 95 BUMDes tumbuh dan 85 BUMDes dasar. Jadi baru 4 BUMDes saja yang sudah maju. Itu masih terbilang sangat sedikit,” tegasnya.
Hal itu, diungkapkan Kepala Dinsos PMD Wonosobo saat membuka “Pelatihan dan Pendampingan Bisnis Bagi Pengelola BUMDes di Kabupaten Wonosobo” di Front One Harvest Hotel setempat, Kamis (25/8/2022).
Kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama Pemkab Wonosobo dengan Program Pendidikan Vokasi dan Universitas Indonesia (UI) dan didukung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BNI 46, dan Alfamart ini diikuti pengurus BUMDes Tumbuh dari 30 desa di 15 kecamatan.
Kepala Dinas Sosial dan PMD Wonosobo, Harti, MM, menyampaikan apresiasi pada program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan, Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, yang telah bersedia memberikan pelatihan serta pendampingan bisnis kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Tentunya kegiatan ini menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk diikuti oleh para pengelola BUMDes, kemudian secara riil diimplementasikan dalam rangka pengembangan masing-masing lembaga yang dikelola,” ungkap Harti.
Pengembangan sektor ekonomi perdesaan melalui BUMDes, diharapkan menjadi pilar ekonomi rakyat yang dapat menjawab permasalahan ekonomi, sekaligus mampu menopang kemandirian ekonomi desa, melalui usaha warga yang didorong dan difasilitasi oleh pemerintah desa.
Keberadaan BUMDes dalam konteks perekonomian masyarakat desa, menurutnya, memiliki peran yang penting terutama dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.
“Selain itu, keberadaan BUMDes yang memiliki fungsi sebagai katalisator ekonomi desa, diharapkan mampu memberi solusi pembangunan ekonomi desa, yang dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat desa,” papar Harti.
Dengan demikian, lanjutnya, permasalahan pengembangan BUMDes menjadi agenda penting untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. BUMDes diharapkan jadi lumbung ekonomi bagi masyarakat di desa.
Masalah Modal
Menurut Harti, permasalahan yang khas dalam pengelolaan BUMDes, khususnya di Wonosobo, adalah terkait keterbatasan permodalan dan masih rendahnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan pengelola BUMDes.
“Karena itu, tidaklah mengherankan jika peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelola BUMDes, menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan strata BUMDes,” terang Harti.
Pihaknya juga menyampaikan di tahun 2022 ini lokus pembinaan BUMDes yaitu pada 45 BUMDes dengan klasifikasi tumbuh berdasarkan hasil klasifikasi BUMDes tahun 2022 dan pertimbangan bagi desa yang tidak melakukan proses Pilkades pada tahun 2022.
“Beberapa pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinsos PMD yaitu pelatihan bagi pengurus BUMDes dan Kepala Desa pada bulan Maret 2022. Pelatihan bagi pengurus BUMDes dengan fasilitasi Dispermasdes Provinsi Jateng,” ujarnya.
Juga, imbuh dia, kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI), Unsiq Jateng dan pihak swasta. Perlu komitmen untuk mensinergikan BUMDes dengan pemerintahan desa agar badan usaha milil desa itu terus maju dan berkembang.
“Pendampingan dalam pengusulan legalitas/ badan hukum BUMDes. Memaksimalkan peran dan koordinasi dengan Pabuwon dalam pembinaan BUMDes juga terus dilakukan,” tegasnya.
Pembinaan dan pengembangan BUMDes tentunya menjadi tanggungjawab seluruh stakeholder terkait. Diharapkan, ke depan dapat meningkatkan harmonisasi dengan Pemerintah Desa, kerjasama akademisi, BUMN/BUMD dan pihak swasta.
“Sehingga keberadaan BUMDes mampu menjadi salah satu solusi dalam pengembangan perekonomian masyarakat dan jadi salah satu alternatif solusi dalam partisipasi pengentasan kemiskinan di Wonosobo,” pungkas Harti.
Muharno Zarka
