KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Kehadiran anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko ke Kebumen untuk bersilaturahmi dimanfaatkan sejumlah warga menyampaikan uneg-uneg dan aspirasinya.
Heru Sudjatmoko, Legislatif PDIP dari Daerah Pemilihan VII Jateng (Purbalingga, Kebumen dan Banjarnegara) itu pada Jumat (29/7) menyambangi para kadernya di Kebumen. Pertemuan berlangsung di Grand Kolopaking Hotel, Jalan Ahmad Yani, Kebumen.
Seusai bersilaturahmi dengan Relawan Jokowi Bersatu (RJB) Kabupaten Kebumen, pak Heru melanjutkan kunjungan ke Kecamatan Ambal, menengok bedah rumah salah satu warga. Kunjungan diakhiri menikmati kuliner bakmi Jowo dan sop ayam kampung pak Wandi, Ambal.
Dwi Purwanto, tenaga honorer administrasi di SMPN 1 Ambal mengaku sudah sekitar 10 tahun mengabdi. Namun hingga sekarang belum ada kepastian nasib. Gaji diambilkan dari BOS dan APBD. Sedangkan untuk guru telah ada formasi CPNS dan PPPK.
“Saya mohon Bapak Heru selaku Komisi II DPR ikut memperjuangkan nasib kami. Ada puluhan tenaga hononer kependidikan seperti kami di Kebumen nasibnya belum jelas. Apa betul honorer akan dihapus, mohon penjelasan,”ucap Dwi.
Sedangkan Turasih, kader dari Kecamatan Petanahan menanyakan nasib bidan honorer selaku tenaga kesehatan (nakes). Sampai saat ini bidan honorer dan nakes justru belum ada pengangkatan. Bahkan tidak ada formasi PPPK bagi bidan.
Nakes Garda Depan Atasi Covid-19
“Padahal anak kami ini ini mau mengabdi sebagai bidan honorer dengan gaji UMR. Bahkan di bawah UMR. Namun demi profesi tetap tekun bekerja. Saat pandemi Covid-19 nakes kesehatan sering disebuti garda depan, kok nasibnya belum dipikirkan Pemerintah,”keluh Turasih.
Sedangkan Poerwanto, Kades Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun, menanyakan status kades dan perangkat desa. Perangkat desa dan kades statusnya sering disebut sama dengan ASN. Selain itu, banyak program pembangunan di desa semenjak pandemi Covid-19, belum terealisasi karena anggaran dana desa tersedot untuk mengatasi pandemi.
Heru Sudjatmoko menjelaskan, posisinya sebagai anggota Komisi II DPD PR bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB. Komisi II DPR RI sejak 2019 telah memperjuangkan penganngkatan guru honorer dan penyuluh pertanian menjadi PPPK .
“Untuk PPPK guru dan penyuluh itu memang sudah kita perjuangkan sejak 2019. Dua tahun ini telah terealisasi. Namun kami akui untuk honorer lain dan bidan harus kita konsultasikan lagi dengan Kementerian PANRB,”jelas Heru.
Menurut Heru, ASN dan perangkat desa serta kades terkesan sama, namun statusnya tetap berbeda. Hanya saja Komisi II tidak bisa begitu masuk ke ranah pemerintahan desa, karena bukan mitranya.
Perangkat desa dan kades, termasuk pembangunan desa masuk ke ranah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian tersebut bermitra dengan Komisi V DPP RI.
Heru Sudjatmoko yang juga mantan Wagub Jateng dan pernah menjadi Plt Gubernur Jateng itu didampingi tokoh masyarakat di Ambal Hardi Nugroho serta RJB, mengunjungi warga Desa Ambalresmi. Di desa itu Pak Heru menyerahkan bantuan bedah rumah kepada Ny Legiyem.
Komper Wardopo
