SEMARANG (SUARABARU.ID) – Berbagai strategi dan kebijakan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi persoalan- persoalan penghambat ekspor. Di antaranya dengan fasilitasi ekspor ke pasar-pasar non tradisional dan mengkaji usulan kemungkinan diberikannya subsidi biaya logistik dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor.
“Ada beberapa hal yang menghambat ekspor salah satunya adalah naiknya biaya logistik. Persoalan kelangkaan kontainer saat ini bukan lagi menjadi isu utama yang dihadapi pelaku ekspor. Namun, permasalahan saat ini adalah ketersediaan ruang kapal akibat kondisi perdagangan global,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin saat memberikan sambutan acara BNI Regional Trade Forum bertema “Kelangkaan Logistik dan Kontainer”, di Kantor Wilayah BNI Jateng, Senin (21/3/2022).
Taj Yasin menjelaskan, beberapa pelabuhan mengalami ketidakcocokan ukuran dan tipe kontainer yang masuk untuk impor dan yang digunakan untuk ekspor. Selain itu, adanya waktu tunggu yang lama di pelabuhan utama negara-negara maju menyebabkan terjadinya kongesti. Hal itu menyebabkan, kapal tidak dapat beroperasi secara optimal dan frekuensi berlayar juga berkurang drastis, sehingga menghambat proses ekspor.
Selain itu juga menyangkut infrastruktur utama, seperti pelabuhan muat yang kurang memenuhi syarat untuk berlabuhnya kapal-kapal besar. Sehingga pengiriman langsungnya masih belum maksimal dan sangat berpengaruh pada kinerja ekspor Jawa Tengah. Tidak hanya itu, biaya logistik juga dipengaruhi alokasi peti kemas kosong oleh MLO (Main Line Operator) yang mayoritas masuk ke pelabuhan di Jakarta dan Surabaya dan naiknya harga bahan bakar minyak.
Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, kata dia, berbagai strategi dilakukan Pemprov Jawa Tengah. Antara lain dengan meminta kepada pemerintah pusat untuk mendiskusikan perihal permasalahan kenaikan tarif angkutan laut untuk ekspor pada level nasional bersama pihak-pihak terkait, agar dapat diperoleh kesepakatan mengenai penetapan batas tarif atas dan bawah.
Pemprov Jateng memfasilitasi ekspor ke pasar-pasar non tradisional. Di antaranya pelepasan ekspor peserta Export Coaching Program ke Rusia dengan produk Coconut Charcoal Briquette, pelepasan ekspor binaan bersama FTA Center Semarang ke Vietnam dengan produk rumput laut kering, gebyar ekspor produk pertanian serentak 34 provinsi, serta pelepasan ekspor produk ikan segar ke Singapura oleh Gubernur Jateng beberapa waktu lalu.
“Juga membangun atau membentuk shipping line milik negara yang dapat mendorong ekspor, sehingga mengurangi ketergantungan pada shipping line negara lain,” katanya.
Tidak kalah penting adalah mengkaji kemungkinan diberikannya subsidi biaya logistik dalam negeri dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor, khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sekaligus kemungkinan fasilitasi oleh negara untuk pengembalian kontainer kosong.
