SEMARANG (SUARABARU.ID) – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menemukan sembilan potensi maladministrasi dalam Tata Kelola Kelengkapan Dokumen Nelayan Kecil dan Tradisional di Jawa Tengah terkait penerbitan dokumen.
Sejumlah maladministrasi yang jadi temuan Ombudsman tersebut di antaranya seperti Kartu Kusuka, pas (izin) kapal/Pas Kecil dan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP).
Temuan tersebut berdasarkan hasil Kajian Cepat Ombudsman RI yang disampaikan secara langsung kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah di Hotel Patra Semarang & Convention, Senin (6/12/2021).
Kajian cepat telah dilakukan di tujuh wilayah Jawa Tengah di antara yakni Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati pada November 2021.
Hasilnya potensi maladministrasi ditemukan dalam tiga instansi yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng melihat bahwa masih ada diskoneksi pekerjaan antara petugas pelabuhan, DPMPTSP dengan Dinas Kelautan Perikanan.
“Sama-sama kita bekerja tapi kita tidak bekerja sama, tapi kaitan satu sama lainnya yang masih menjadi upaya kita ke depan. Integrasi vertikal maupun horizontal antara pusat dan daerah antar kementerian/lembaga,” katanya.
Potensi maladministrasi pertama, permohonan penerbitan Pas Kecil/E-Pas Kecil dan pengukuhan Pas Kecil/E-Pas Kecil dilakukan lebih dari dua hari kerja di KSOP di wilayah Jawa Tengah. Kedua, layanan KSOP belum terintegrasi dengan baik sehingga terjadi penundaan berlarut dalam memberikan layanan pemohon/pengguna layanan.
Ketiga, ketiadaan satu data/integrasi data antara Dinas Kelautan Dan Perikan dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berpotensi maladministrasi dan mengakibatkan bantuan tidak tersalurkan/tidak tepat sasaran. Keempat, belum terintegrasinya pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen nelayan kecil dan tradisional antar instansi melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Selanjutnya lima potensi maladministrasi lainnya masuk ke dalam kategori khusus, yakni potensi maladministrasi ditemukan dalam penyelenggaran dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Jawa Tengah.
Temuan tersebut di antaranya tidak tersedianya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kota Semarang, tidak adanya fasilitas toilet yang bersih, adanya pungutan liar pada fasilitas toilet sebesar Rp 2.000 hingga Rp 5.000.
Selain itu adanya pungutan liar atas jasa sewa keranjang ikan yang digunakan nelayan untuk mengangkut ikan dari TPI sebesar Rp 5.000 hingga Rp 15.000/keranjang ikan, dan belum terselenggaranya standar pelayanan publik seperti informasi yang jelas terkait tugas dan fungsi Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai kepada masyarakat.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Farida, meminta kepada para Kepala Daerah untuk segera melakukan perbaikan standar pelayanan publik di sektor nelayan dan pelabuhan.
“Hambatan itu ada di tingkat regulasi dan kewenangan. Kepada Bapak/Ibu kepala daerah mohon agar kewenangan pusat dan daerah untuk segera disinkronkan,” ucap Farida.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi mengatakan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah memberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kepada tiga dinas terkait untuk segera melaksanakan Saran Perbaikan sejak diterimanya Laporan Hasil Analisis ini.
“Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan monitoring terhadap perkembangan saran perbaikan tersebut berdasarkan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan Ombudsman RI Nomor 41 Tahun 20219 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik,” ucap Farida.
Hadir dalam acara Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj. Yasin Maimoen, menyampaikan komitmen untuk mendorong birokrasi di Provinsi Jawa Tengah akan semakin bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan secara efektif.
“Terima kasih kepada Ombudsman atas evaluasi, saran dan masukannya. Itu semua akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka merumuskan kebijakan dan pengelolaan tata kelola administrasi di Pemprov Jateng,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Hery Priyono
