SEMARANG (SUARABARU.ID) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan perluasan akses keuangan yang merata, sekaligus memperkuat pelindungan konsumen melalui berbagai program untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada penyelenggaraan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Semarang, Minggu 2 November 2025.
“Edukasi dan literasi keuangan adalah pelindungan yang pertama dan utama sehingga dapat mencegah konsumen dan masyarakat dari kegiatan aktivitas keuangan ilegal yang merugikan,” kata Friderica.
Friderica menambahkan, saat ini sudah banyak modus-modus penipuan keuangan yang terjadi di masyarakat sehingga diperlukan kolaborasi semua pihak untuk melindungi kepentingan masyarakat.
“OJK telah meluncurkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai upaya bersama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, marketplace dan asosiasi serta bekerja sama dengan operator seluler untuk menyelamatkan dana masyarakat dari penipuan di dunia digital di mana jumlah yang dapat diselamatkan tergantung kepada kecepatan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan ke IASC,” kata Friderica.
Ia menambahkan bahwa pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai kanal, tidak hanya ke IASC. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pelaku usaha jasa keuangan merespons laporan dengan lebih cepat.
Mengusung tema Jawa Tengah Jangkau Warga Optimalkan Akses Keuangan (JATENG JAWARA) acara tersebut dihadiri Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno.
Hidayat dalam laporannya menjelaskan bahwa selama bulan Oktober 2025 yang merupakan periode Bulan Inklusi Keuangan telah dilaksanakan lebih dari 800 kegiatan yang mengikutsertakan sekitar 164 ribu peserta edukasi keuangan, dan telah dibuka 176.288 rekening dengan capaian Inklusi Keuangan sebesar Rp852,98 miliar.
“OJK Provinsi Jawa Tengah dalam kesempatan ini juga menyampaikan komitmen dan tekad untuk terus berupaya melalui kolaborasi serta mencari pendekatan dan ide baru terutama melalui TPAKD sebagai wadah utama di wilayah kerja agar akses keuangan yang inklusif semakin luas dan dirasakan oleh masyarakat,” tegas Hidayat.
Hidayat juga menyampaikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang memungkinkan program BIK tahun 2025 di Jawa Tengah ini dapat dituntaskan, dengan keyakinan dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Sumarno menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Jawa Tengah dan seluruh pelaku industri jasa keuangan yang telah berperan aktif dalam mendorong edukasi, literasi, dan inklusi keuangan kepada masyarakat.
Sumarno menegaskan bahwa diperlukan kolaborasi antara pemerintah, OJK, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan edukasi keuangan dan membangun literasi finansial sejak dini.
“Melalui Bulan Inklusi Keuangan ini, mari kita bersama-sama memperkuat komitmen untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang semakin inklusif secara ekonomi dan memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang cerdas, kreatif, dan mandiri,” kata Sumarno.
Sumarno juga menyampaikan harapannya agar Bulan Inklusi Keuangan menjadi gerakan berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Tengah.
Puncak Bulan Inklusi Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Pada penyelenggaraan Puncak BIK Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dilaksanakan beberapa kegiatan utama, seperti Edu Fun Walk, penyerahan bantuan pendidikan, awarding, dan penyelenggaraan pameran booth UMKM binaan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
“Melalui kegiatan ini, OJK mendorong meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan yang legal guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Jawa Tengah secara berkelanjutan,” pungkasnya.
