SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum.
Guna memaksimalkan upaya tersebut, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kartiko Nurintas memberikan pengarahan kepada Organisasi Bantuan Hukum dan Penyuluh Hukum yang berlangsung di Aula Kanwil, Kamis (18/11/2021).
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin mengapresiasi kinerja Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum di Jawa Tengah.
“Untuk Provinsi Jawa Tengah terkait tingkat kriminalitas dan kapasitas hunian Lapas dan Rutan sudah rendah dibandingkan dengan Provinsi lain di Jawa. Saya apresiasi atas kinerja JFT Penyuluh Hukum di Jawa Tengah dalam memberikan pengertian dan kesadaran hukum kepada masyarakat.” ujar Yuspahruddin.
Sementara, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Kartiko Nurintas memberikan pengarahan terkait perubahan mindset dan perubahan culture set sebagai gerakan untuk mewujudkan masyarakat menjadi cerdas hukum dan sadar hukum.
“Dalam pembangunan hukum harus ada 3 pilar yang dilakukan, yaitu perubahan substansi, perubahan struktur, dan perubahan culture atau budaya. Perubahan culture atau budaya harus dilakukan secara masif dan intensif serta bersinergi dengan komponen masyarakat lain, agar lebih cepat terwujud.” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa peran JFT Penyuluh Hukum terkait perubahan budaya menjadi tanggung jawab yang sangat utama dan berat, karena penyuluh menjadi ujung tombak bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perubahan mindset masyarakat melalui penyuluhan hukum.
“Peran para penyuluh hukum yang ada di seluruh Indonesia menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam ikut membangun keberadaan atau kepastian hukum di NKRI.” tandasnya.
Selain penyuluhan hukum, Kartiko juga memberi pengarahan terkait kinerja OBH dan penilaian kelurahan atau desa sadar hukum di Jawa Tengah.
Ning
