SEMARANG (SUARABARU.ID) – Masih seringnya ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh notaris berimplikasi pada keterlibatan notaris dalam proses peradilan.
Merujuk hal tersebut, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam meningkatkan tugas dan fungsi dari Majelis Pengawas Notaris menggelar kegiatan Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD Periode II secara virtual.
Bertemakan pengawasan terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin melalui Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi membuka kegiatan yang diikuti oleh MPD dan MPW se Jawa Tengah.
Bambang mengatakan, meski pernah digelar kegiatan serupa pada periode I, kegiatan di periode II ini bertujuan untuk lebih mengantisipasi terjadinya tindak pidana khususnya terorisme dan pencucian uang.
“Kegiatan ini untuk mengantisipasi perbuatan atau perilaku para pelaku usaha terkait pelanggaran hukum yang kaitannya dengan UU Anti Terorisme dan UU Pencucian Uang,” jelasnya.
Ia juga mengajak para MPW dan MPD untuk bekerja bersama-sama, sehingga target Jawa Tengah tidak ada pelanggaran terkait PMPJ dapat terwujud.
“Kemenkumham selalu konsisten di dalam pengawasan PMPJ ini, mari kita bekerja keras khususnya untuk MPD sebagai pengawas notaris di daerah dan MPW di wilayah, sehingga di Jateng tidak terdapat pelanggaran terkait PMPJ ini,” ajaknya.
Bambang mengingatkan bahwa MPW dan MPD merupakan tulang punggung dan kepanjangan tangan dari Kemenkumham untuk melakukan pengawasan notaris, baik secara perilaku maupun tindakan (di ranah MPD dan MPW).
Ia berpesan bahwa seorang notaris harus berhati-hati dalam melakukan penyelesaian terhadap klien masing-masing, untuk menghindari pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh beberapa pihak.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan paparan dari para narasumber diantaranya Wakil Ketua MPW Widi Handoko, Hariyono Budi Pamungkas dari PPATK, dan Nunung Sumiyati dari Direktorat Perdata.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan dan Kasubbid Administrasi Hukum Umum Widya Pratiwi Asmara.
Ning
