SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Penguatan Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokasi, Sabtu (6/11/2021).
Kegiatan yang terpusat di aula Kanwil tersebut merupakan kolaborasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal selaku inisiator.
Dalam kegiatan sendiri dilakukan evaluasi kinerja dan penganggaran, serta implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, yang menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan dan Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara.
Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Kanwil, Pejabat Administrasi Sekretariat Jenderal, serta para Kepala dan Pejabat UPT se Kota Semarang.
Sementara Kepala Kanwil bersama Kepala Divisi seluruh Indonesia, serta Kepala UPT se Jawa Tengah mengikutinya secara virtual.
Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin menyampaikan kondisi terkini dan capaian jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng, utamanya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.
Sementara itu Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara menyoroti banyaknya anggaran yang belum terserap di sisa waktu yang ada. “Akhir tahun hanya beberapa hari lagi. Tidak terlalu banyak karena tanggal 14 Desember semua kegiatan sudah tertutup, khususnya untuk penarikan anggaran,” jelasnya.
“Kondisi atau situasi terakhir sampai dengan hari ini realisasi anggaran kita baru mencapai 70%. Ada sekitar 4,5 triliun yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tidak lebih dari satu setengah bulan,” bebernya.
Dalam presentasinya, pihaknya merinci capaian kinerja anggaran 2021 hingga pertanggal 4 November 2021. Ia juga menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam percepatan kegiatan.
Ida juga mengungkapkan alokasi anggaran tahun 2022 yang akan dikelola oleh Kemenkumham. Lebih luas Ia membahas mengenai persiapan kegiatan yang harus dilakukan di tahun 2022, persiapan Implementasi Manajemen Kinerja, dan langkah persiapan kegiatan dan anggaran tahun 2023.
Sementara Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan mengatakan, dirinya tidak ingin mengkerdilkan esensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi hanya dinilai sebatas membangun Zona Integritas.
“Saya merasa sangat terlalu sederhana ketika yang disampaikan berbicara tentang Reformasi Birokrasi hanya sebatas membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” kata Iwan.
Menurut Iwan, implementasi Reformasi Birokrasi memiliki ruang gerak yang sangat luas dan sangat menyentuh pelaksanaan tugas dan fungsi.
“Sudah hampir 200 Satker kita berpredikat Zona Integritas WBK maupun WBBM. Jadi kalau saya hanya berbicara tentang itu rasanya terlalu sederhana,” ungkapnya.
“Ke depan yang akan kita bicarakan adalah hal-hal yang sifatnya substantif. Jangan sampai keterlanjuran hiruk-pikuk kita membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM tapi pemahaman mendasar tentang Reformasi Birokrasi itu kita lupakan,” tambahnya.
Ning
