BLORA (SUARABARU.ID) – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, Brigjen Pol. Purwo Cahyoko, berkunjung ke Blora dalam rangka koordinasi terkait pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika atau P4GN sekaligus membahas mengenai pendirian BNN Kabupaten di Blora.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Blora H. Arief Rohman, menyampaikan kesiapannya dalam mendukung program dan kebijakan dari BNNP. Termasuk, Pemkab Blora siap mendukung rencana dibentuknya BNN di tingkat kabupaten.
“Pada prinsipnya kita Pemkab Blora, siap untuk menindaklanjuti arahan dari Pak Kepala BNNP, kami akan mendukung apa yang menjadi program BNN Pusat dan BNN Provinsi, dan Pemkab Blora tentunya siap mendukung untuk terwujudnya BNN Kabupaten ini. Kami akan terus berkoordinasi dengan BNNP agar perencanaan ini bisa semakin matang,” ujar H. Arief Rohman.
Mengingat letak geografis Kabupaten Blora yang strategis yaitu berada di Jawa Tengah ujung timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, tentu ke depan akan cukup ramai dengan adanya penerbangan bandara serta objek-objek vital yang ada.
“Sehingga potensi-potensi yang ada terkait narkoba ini perlu untuk diantisipasi,” tandas Bupati Blora.
Dalam koordinasi dan sosialisasi tersebut secara lengkap dihadiri Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, Dandim 0721 Blora, Letkol Andi Soelistyo, Wakapolres Blora, mewakili Kapolres Blora, beserta Kepala OPD terkait.
BNK Masih Terbatas
Sementara itu, Kepala BNNP Jateng Brigjen Pol. Purwo Cahyoko, menjelaskan, di Jawa Tengah sendiri jumlah BNN di tingkat Kabupaten/Kota masih terbatas, sehingga banyak kendala yang harus dihadapi kaitannya dengan pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
“BNNP Jawa Tengah baru memiliki BNN Kabupaten/Kota baru memiliki sebanyak 9 BNNK, dari 35 kabupaten/kota. Sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P4GN, hasil evaluasi satu semester kemarin terutama berkaitan dengan P4GN,” ucap Brigjen Pol. Purwo Cahyoko.
Maka kemudian, BNNP Jawa Tengah membagi wilayah dengan pola zonasi. Akan tetapi untuk wilayah Jawa Tengah pesisir utara belum terdapat satu pun BNNK.
“Sehingga kami mencoba membagi wilayah dengan pola zonasi, BNNK yang ada di Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab Kabupaten/Kota yang ada disekitarnya,” terang Brigjen Pol Purwo Cahyoko.
“Yang menjadi masalah, wilayah di daerah Jawa Tengah khususnya pantai utara sampai timur belum ada BNNK satupun. Sehingga kami mencoba yang tidak ada langsung diampu, menjadi tanggungjawab BNNP,” sambung Kepala BNNP Jateng.
Blora Jadi Koordinator
Kepala BNNP Jateng mengatakan, untuk memaksimalkan pelaksanaan P4GN saat ini di wilayah Kabupaten Blora akan ditunjuk koordinator dan penghubung.
“Untuk wilayah Blora dan Rembang kami tunjuk satu orang koordinator yaitu Kombes Arif, yang bertanggung jawab nantinya dalam pelaksanaan P4GN di Blora dan Rembang, kemudian sebagai penghubung khusus di Blora kami tunjuk Pak Gunarto kami tunjuk di Blora,” jelas Kepala BNNP Jateng.
“Untuk pembentukan BNNK nanti akan kita pandu melalui LO dan koordinator untuk menyiapkan terkait adminstrasi, mulai naskah akademik, persetujuan Pak Bupati dan sebagainya dan kita usulkan ke pusat. Semoga disetujui mengingat potensi Blora kedepan sangat besar,” terang Brigjen Pol Purwo Cahyoko.
Ditambahkannya, mengingat saat ini moratorium masih berlaku. Sehingga kedepan diharapkan ketika moratorium sudah dibuka kembali, BNN kabupaten/kota bisa segera dibentuk.
“Tapi yang penting sekarang kita usulkan dulu, kita siapkan naskah akademik, sebagai perwakilan di wilayah timur sini, karena yang pertama, dekat dengan perbatasan dan yang kedua di wilayah timur ini belum ada. Kita siapkan, kemudian kita kirimkan ke pusat” tambah Kepala BNNP Jateng
Pada kesempatan itu, dalam kedatangannya di Blora salah satunya untuk bersinergi dengan Pemkab Blora dalam pelaksanaan P4GN. Kemudian agenda dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kegiatan yang telah dilakukan dari OPD Pemkab Blora dalam rangka mendukung P4GN.
Kudnadi
