BLORA (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berhasil menempati peringkat ke-6 se-Jawa Tengah sebagai pemerintah daerah yang melaksanakan digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Penilaian ini berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang ditetapkan Bank Indonesia,. Berada di bawah Pemprov Jateng, Sragen, Karanganyar, Brebes, dan Pekalongan. Sehingga Pemkab Blora berhasil mencapai predikat “Kabupaten Digital”.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Pribadi Santoso saat menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Blora H.Arief Rohman, S.IP, M.Si , Kamis (16/09/2021) kemarin di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung Perwakilan BI Jawa Tengah.
Pihaknya mengapresiasi komitmen serius Pemkab Blora dalam rangka mendorong digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
“Jadi indeks elektronifikasinya Blora itu di ranking 6, kalau di rangking itu berarti sudah masuk predikat digital. Kalau dari sisi digital sudah baik, kesadaran dari masyarakatnya menurut hemat saya juga sudah sangat mendukung, tinggal nanti memperluas saja,” ungkapnya
Dijelaskannya, berdasarkan asesmen IETPD di Jawa Tengah, terdapat 13 pemerintah daerah yang masuk kategori digital, 22 pemda masuk kategori maju dan 1 pemda yang masuk dalam kategori berkembang.
“Dibawahnya kategori digital itu adalah kategori maju, itu ada 22 pemda dan satu pemda yang kategorinya berkembang,” ucapnya
Pihaknya juga berharap dengan adanya digitalisasi transaksi keuangan ini dapat mengoptimalkan penerimaan daerah.
Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah juga mengapresiasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Blora yang semakin meningkat.
“Di Blora QRIS nya pertumbuhannya cukup tinggi 172% (yoy), perkembangan transaksi QRIS di Blora ini cukup menggembirakan,” ungkap Pribadi.
“Terima kasih Pak Bupati atas peranan Pemda dalam rangka elektronifikasi transaksi keuangan daerah dari sisi pengeluaran dan penerimaan, kalau melihat data ini menurut saya sangat bagus dan bisa dioptimalkan,” sambungnya.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, per Juni 2021 diperoleh informasi saat ini 100 persen transaksi belanja Pemda di Kabupaten Blora telah menerapkan sistem non tunai, kemudian untuk transaksi pendapatan Pemda saat ini sebanyak 23 dari total 31 penerimaan daerah telah menerapkan non tunai.
Sementara itu, pada 03 September 2021 terjadi pertumbuhan merchant QRIS di Blora sebanyak 7.766 merchant, sehingga jumlah merchant sebanyak 12.047.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Blora H Arief Rohman dan rombongan sekaligus berdiskusi mengenai pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan inovasi pemberdayaan ekonomi daerah dengan Perwakilan BI Jawa Tengah. Sekaligus Pemkab Blora menerima arahan dan masukan mengenai hal tersebut.
Bupati Blora menyambut baik capaian ini, meski demikian digitalisasi transaksi keuangan Pemda akan terus didorong agar dapat terlaksana secara optimal sesuai arah kebijakan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, Blora berhasil peringkat 6 di Jawa Tengah sebagai kabupaten/kota pelaksana digitalisasi transaksi keuangan daerah, sehingga Blora mampu masuk kategori digital. Semoga kedepan bisa lebih baik lagi,” ucap H. Arief Rohman.
Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Blora telah memiliki Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang diantaranya untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam rangka tata kelola keuangan yang lebih baik serta meningkatkan potensi penerimaan Pemda.
“Terkait tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD, kita sudah ada SK Bupati tentang hal tersebut,” jelas Bupati.
“TP2DD di Blora sudah menyusun program di 2021 dan sedang kita susun Perbup dan roadmap digitalisasi daerah untuk 5 tahun kedepan,” terangnya.
Disampaikannya, dengan digitalisasi ini, Pemkab Blora juga meminta arahan dan dukungan dari BI agar dapat mewujudkan inklusi keuangan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Bupati juga berharap adanya masukan arahan dan dukungan dari BI dalam rangka pengendalian inflasi di daerah serta terkait inovasi pemberdayaan ekonomi daerah.
Hadir dalam rapat tersebut Deputi Perwakilan BI Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Blora, Kepala BPPKAD.
Kudnadi
