SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Persetujuan LKPj tersebut dilakukan dengan menggelar sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, Rabu (24/4/2019).
Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen serta jajaran Forkopimda.
Dalam paparannya, Rukma menerangkan bahwa LKPj Gubernur tahun 2018 telah diterima oleh legislatif. Namun, ada beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan kepada Gubernur terkait LKPj 2018 itu. “Dengan rekomendasi yang disampaikan ini, semoga ke depan dalam penyusunan anggaran akan semakin baik lagi,” kata Rukma.
Rukma menerangkan, sejumlah rekomendasi yang diberikan di antaranya mengenai format kelengkapan laporan serta indikator-indikator pelaksanaan substansi program. Menurutnya, hampir semua indikator pelaksanaan program sudah dilaksanakan dengan baik pada 2018 lalu. “Namun masih ada beberapa indikator yang belum terealisasi atau belum sempurna. Kami berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti pada tahun depan,” tukasnya.
Selain itu, DPRD juga memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan program di tahun mendatang. Sejumlah titik prioritas disampaikan kepada gubernur untuk diimplementasikan dalam program kerja, seperti penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pengangguran, investasi dan sebagainya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih atas diterimanya LKPj tahun 2018. Sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan dewan, akan dijadikan bahan evaluasi. “Saya mencatat tadi ada 25 rekomendasi yang sifatnya sektoral maupun kewilayahan. Tentu saja rekomendasi ini sangat baik dan menjadi bahan kami untuk memperbaiki nanti dalam politik anggaran berikutnya di 2020,” ucapnya.
Dengan rekomendasi itu, lanjut dia, maka perencanaan Pemprov Jateng tahun 2020 akan semakin baik. Harapanya, masukan dari anggota dewan tersebut membuat e-planning dan e-budgeting Pemprov Jateng semakin sempurna.
Selain itu, Ganjar juga mengapresiasi usulan titik-titik prioritas pembangunan dari legislatif. Ia mencatat, ada dua titik prioritas yang disampaikan anggota dewan, yakni yang bersifat sektoral dan kewilayahan.
“Misalnya soal kemiskinan, banyak daerah yang masih miskin, sehingga perlu diprioritaskan untuk program dan bantuan-bantuan ke daerah itu. Sementara di sektoral tadi ada usulan peningkatan investasi, pertanian, olahraga. Usulan-usulan ini nanti akan kami masukkan dalam e-planning dan e-budgeting sesuai proporsionalnya,” bebernya.
Suarabaru.id/Tim
