SEMARANG (SUARABARU.ID)– Sejumlah Lurah/Kades se-Kabupaten Klaten, mengeluhkan data bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. Bahkan ada kades yang emosional, karena penerima bansos malah orang kaya, dan ada yang dapat lebih dari dua bantuan.
Keluhan itu mereka sampaikan secara langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat acara Rembug Desa yang digelar secara daring, Senin (2/8/2021).
Ganjar memang aktif menggelar rapat langsung dengan kades, untuk mengetahui data akurat langsung dari lapangan. Salah satu Kades yang melaporkan bansos bernama Joko Laksono. Kades Tijayan itu begitu emosional, saat menyampaikan semrawutnya data bansos di desanya.
BACA JUGA: Mahasiswa Empat Perguruan Tinggi Hibur Pasien Covid-19
”Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu bikin pusing). Kulo ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma),” kata Joko.
Dia menerangkan, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya, tidak tepat sasaran. Ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.
”Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngoten ndan, mumet aku,” ucapnya.
BACA JUGA: Greysia Polii/Apriyani Rahayu Hebat Betul…
Hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
”Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken Bu Risma (tolong sampaikan ke Bu Risma),” imbuhnya.
Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang di-cancel.
BACA JUGA: Terima SK Manajer Persiku, Ardiansyah Butuh Rp 3 M untuk Kompetisi Liga 3
”Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan,” pungkasnya.
Kekacauan data Bansos juga disampaikaikan pengelola desa lainnya. Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti misalnya. Dia mengatakan, jika terjadi dobel data saat penerimaan bansos.
”Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaliran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak,” ucap Suyuti.
BACA JUGA: Aksi PKL Kudus Desak Kelonggaran PPKM Nyaris Diwarnai Kericuhan
Pihaknya menyatakan, sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data. Namun sampai sekarang, belum ada perbaikan.
”Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari Dana Desa. Buat menenangkan,” kata Kades Plawikan, Lilik Ratnawati.
Mendengar banyak keluhan itu, Ganjar menyampaikan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran. Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.
BACA JUGA: Penanganan DBD Kota Semarang Tetap Berjalan di Tengah Covid-19
”Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Di antara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data,” katanya.
Ganjar menambahkan, sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini. Dia berharap, Risma segera merespon.
”Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah, nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak,” tegasnya.
BACA JUGA: Rektor USM Buka Program KMMI
Sebab, menurut Ganjar, Kades berada pada posisi sulit jika datanya tidak sama dengan yang mereka sampaikan. Misalnya Kades Tijayan yang menyebutkan, ada warganya yang punya mobil banyak, tapi tetap dapat.
Ganjar berharap, ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu. Jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya bagaimana. Apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau meski dikembalikan.
Riyan
