JEPARA (SUARABARU.ID) – PDI Perjuangan, melalui fraksi PDI P di DPRD Jepara juga mengkritisi kebijakan Bupati Jepara dalam pengelolaan APBD tahun 2020. Catatan itu disampaikan oleh ketua fraksi Edy Ariyanto
Bahkan ada 10 catatan dan rekomendasi yang disampaikan Edy Aryanto dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 yang berlangsung Kamis, 16 Juli 2021 di ruang rapat paripurna.
Menurut fraksi PDI Perjuangan, promosi dan mutasi OPD kurang terencana dengan baik, sehingga tidak terwujudnya efisiensi kinerja OPD yang sesuai. “Perekrutan promosi dan mutasi jabatan hanya sebatas memenuhi regulasi tanpa memperhatikan subtansi,” ujar Edy Ariyanto.
Karena itu ada SKPD yang kurang memahami perencanaan penganggaran, sehingga sering terjadi pergeseran anggaran jadi harus menunngu perubahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan. “Ini membuktikan tidak efektif dan lemahnya koordinasi antar OPD,” tegasnya.
Sepertinya halnya fraksi Nasdem, fraksi PDI Perjuangan juga menilai kinerja dua BUMD yaitu PDAM dan Perusda Aneka Usaha sangat buruk. “ Dari penyertaan modal di Perumda sebesar Rp. 16 milliar, keuntungan yang diberikan kepada pemerintah daerah hanya Rp. 135 juta. Sementara biaya oprasional Perumda mencapai Rp. 4,73 miliar,” ungkap Edy Ariyanto.
Menurit Fraksi PDI P, target pendapatan PDAM juga tidak tercapai. Dari Rp. 19 miliar hanya terealisasi Rp. 9 milliar atau 48%. Sedangkan kredit macet lebih dari Rp. 5 milliar.
“PDAM pelayanan tidak maksimal, laporan keuangan yang berantakan, perekrut karyawan yang tidak professional, hingga piutang PDAM mencapai Rp. 13 milliar,” ujar Edy Ariyanto. Di perusahaan plat merah ini juga ada perekrutan karyawan dan pengangkatan direksi yang tidak professional, tambah Edy Ariyanto
Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah meninvetaris asset BUMD serta kesungguhannya dalam mengembangkan investasi dengan tidak mempersulit perizinan. Juga adanya fakta gaji pegawai yang serapannya kurang 90 %.
Fraksi PDI Perjuangan melihat pengandaan bantuan pangan pada beras yang pengadaannya masih ada yang mengambil dari luar daerah. “ Padahal Jepara termasuk dalam daerah penghasil beras. Ini patut dipertanyakan, ada apakah dibalik itu semua,” pungkas Edy Ariyanto
Hadepe -L
