WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Pencarian dan Pertolongan, Sudjadi bertemu Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat di Pringgitan Pendopo Bupati, Jumat (28/5).
Dalam pertemuan tersebut, Afif didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nurudin Ardiyanto, Kabag Tata Pemerintahan Setda Tono Prihantono, Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Indri Widiastuti serta Kabag Prokompim Setda Satriyatmo.
Sudjadi yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan VI (Magelang, Wonosobo, Temanggung dan Purworejo) itu, menyatakan siap menggelontorkan dana dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan permukiman di daerah.
“Karena saat ini pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan provinsi dan nasional di daerah. Ada pula anggaran pengembangan kawasan permukiman dan kotaku, revitalisasi bangunanan kuno, pembangunan wisata religi dan air terjun,” katanya.
Politisi senior PDI Perjuangan itu, mengaku bertemu Bupati Wonosobo, selain untuk bersilaturrahmi juga dalam rangka untuk menggali informasi lebih jauh terkait kebutuhan anggaran dari pemerintah pusat. Dana tersebut bisa dialokasikan di daerah untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan pengembangan kawasan permukiman.
Dana Hibah
Menurut Sudjadi, saat ini juga banyak sekali dana hibah dari pemerintah pusat yang langsung bisa dialokasikan ke pemerintah desa. Dana hibah tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya melakukan program pengentasan kemiskinan maupun percepatan pembangunan infrastruktur lainnya.
“Di kawasan pedesaan kini banyak yang menghadapi persoalan buruknya sanitasi lingkungan. Masalah tersebut bisa dicover melalui program sanitasi masyarakat, sanitasi desa maupun sanitasi lingkungan pesantren dari pemerintah pusat,” ujar pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu.
Afif Nurhidayat menyambut baik kedatangan anggota Komisi V DPR RI. Pihaknya pun dalam pertemuan tersebut banyak menyampaikan persoalan terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan, penataan lingkungan, pengembangan poros wisata antar daerah dan pemberdayaan kawasan permukiman.
“Pemkab Wonosobo tentu mohon suport dan dukungan dana dari APBN, terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini 60 persen dalam kondisi rusak parah. Baik jalan antar desa, antar kecamatan maupun jalan antar kabupaten,” ujar mantan Ketua DPRD Wonosobo tersebut.
Karena APBD Wonosobo terbatas, tambah Afif, tidak semua pembangunan kerusakan jalan dapat dicover Pemkab Wonosobo. Apalagi akibat refokusing APBD untuk penanganan pandemi global Covid-19, maka alokasi anggaran infrastruktur jadi berkurang dan perlu gelontoran dana tambahan dari APBN,” tegasnya.
Muharno Zarka
