BLORA (SUARABARU.ID) – Tagline “Sesarengan mBangun Blora” yang diusung Bupati H Arief Rohman, S.IP, M.Si bersama Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST., MM., nampaknya terus diupayakan. Tak henti-hentinya, pimpinan yang baru dilantik 26 Februari 2021 lalu ini mengajak berbagai elemen untuk menyukseskan pembangunan di Kabupaten Blora.
Selasa (27/4/2021), giliran seluruh perusahaan plat merah, maupun perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Blora diundang guna berdiskusi tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat sekitar. Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati, acara diikuti mulai dari Pertamina, Exxon Mobil, Perhutani, PG GMM Bulog, PPGJ Blok Gundih, kalangan perbankan hingga perusahaan swasta lainnya yang jumlahnya sekitar 40. Berikut para tokoh masyarakat dan dihadiri Forkopimda.
Bupati H Arief Rohman dalam paparannya menyampaikan bahwa saat ini kondisi Blora sedang mengalami banyak tantangan mulai kerusakan infrastruktur, kemiskinan, hingga pengangguran di tengah pandemi seperti saat ini.
“Oleh sebab itu, kami sadar dalam mengatasi ini semua perlu adanya kerjasama. Membangun Blora tidak bisa kita lakukan sendirian. Kita semua harus bekerjasama, sesarengan. Kami mohon seluruh perusahaan yang ada di Blora bisa ikut turun tangan melalui program CSR nya,” ungkap Bupati.
Pihaknya juga mengaku akan melobi pimpinan-pimpinan utama BUMN yang memiliki wilayah kerja di Blora seperti Pertamina, Perhutani, Bulog, dan lainnya untuk membangun sinergitas.
“Pekan lalu kita silahturahmi ke Dirut Perhutani, kedepan kita juga ingin ketemu langsung dengan Menteri BUMN agar CSR perusahaan plat merah bisa berkontribusi dalam pembangunan daerah. Misal bikin program BUMN Peduli,” terang Bupati.
Bupati yang akrab disapa Mas Arief ini ingin agar kedepan program CSR perusahaan bisa diarahkan atau difokuskan untuk penanganan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
“Tidak hanya perusahaan saja, kita juga akan gandeng TNI, Polri dalam hal ini. Sebagai contoh beberapa waktu lalu pembangunan jalan melalui TMMD Sengkuyung di Doplang bisa terwujud atas gotong royong Pemkab, dengan TNI, Polri. Dengan anggaran yang minim, hasilnya cukup memuaskan. Kita ingin cara-cara seperti ini bisa kita lakukan bersama dengan menggandeng CSR perusahaan,” tambah Bupati.
“Semoga langkah-langkah seperti ini jika memungkikan bisa kita mulai di tahun 2021. Atau tahun ini perencanaan teknisnya disiapkan sehingga bisa tancap gas di 2022,” pungkas Bupati.
Sementara itu, Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si, mengungkapkan bahwa postur APBD Blora sangat terbatas. Tidak sebanding dengan banyaknya usulan pembangunan yang masuk dari masyarakat maupun DPRD dan OPD teknis. Sehingga butuh cara-cara lain agar pembangunan bisa tetap berjalan di luar APBD, salah satunya CSR perusahaan.
“Dari usulan pembangunan yang masuk aplikasi perencanaan di tahun ini, usulan desa/kecamatan mencapai pagu Rp 4,6 triliun, kemudian usulan masyarakat butuh pagu Rp 4,4 miliar, usulan pokok pikiran DPRD mencapai pagu Rp 111,7 miliar, dan usulan rencana kerja RKPD mencapai pagu Rp 3 triliun. Jumlahnya Rp 7,8 triliun. Sedangkan kemampuan APBD hanya 2 koma sekian triliun saja,” terang Sekda.
“Oleh sebab itu, berdasarkan arahan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kita ingin memaksimalkan potensi lain diluar APBD agar bisa ikut membantu pembangunan Blora. Kami berharap seluruh perusahaan bisa ikut disini,” sambung Sekda.
Adapun penyaluran CSR ini sendiri, menurutnya sudah diatur dalam Perda Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kemudian Perbup nomor 43 Tahun 2018 tentang ketentuan pelaksanan Perda tersebut.
Seluruh perwakilan perusahaan yang datang pun siap membantu Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyukseskan pembangunan daerah. Mereka ingin kedepan ada formula teknis yang lebih detail sebagai pedoman peyaluran CSR agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah secara terkoordinasi.
Kudnadi
