JAKARTA (SUARABARU.ID) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendorong pemerintah memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk membangkitkan ekonomi di Tanah Air.
Anggota Fraksi PKS DPR-RI, Drs Hamid Noor Yasin MM, menyambut baik langkah pemerintah menambah jumlah BUMDes yang maju dan berkembang. Yang pada Tahun 2021 menargetkan sejumlah 1.250.
Sebagai Anggota Komisi V DPR-RI, Hamid Noor Yasin, berkata: ”Kita patut mengapresiasi rencana tersebut.” Meski kenyataannya, pembentukan BUMDes bukan tanpa masalah.
Hamid, Anggota DPR-RI dari Dapil IV Jateng (Wonogiri, Karanganyar, Sragen) ini, mengingatkan, Tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, terdapat 2.188 BUMDes mangkrak terbengkalai tidak beroperasi.
Belum Optimal
Ada sebanyak 1.670 BUMDes belum optimal dalam berkontribusi menggerakkan ekonomi desa. Itu disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan.
”Pengelolaan BUMDes butuh manajemen dan pengaturan organisasi yang baik, agar pengurus dapat bertanggungjawab optimal,” ujar Hamid.
Sulitnya menemukan potensi desa, menjadi kendala dalam pengembangan BUMDes. ”Menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa tidaklah mudah,” tegas Hamid.
Terbatasnya permodalan, mengakibatkan keinginan untuk memajukan desa menjadi sulit diwujudkan. Sektor produksi sebagai inti bisnisnya, terkendala bahan baku, teknologi dan peralatan pendukung.
Promosi
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah promosi. BUMDes yang pengelolaannya sudah baik serta memiliki output yang berkualitas pun, seringkali masih kesulitan menjual produknya.
Pemerintah, tandas Hamid, harus menyelesaikan serangkaian permasalahan yang melilit BUMDes tersebut secara komprehensif, melalui sistem terintegrasi.
Juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM, dan menyalurkan bantuan yang dibutuhkan. ”Juga memberikan kemudahan akses modal dan bahan baku serta promosi,” ujar Hamid.
Kemudahan akses, diperlukan agar menjadi mandiri. ”Agar kelak, mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah,” tandas Hamid Noor Yasin.
Bambang Pur
