BLORA (SUARABARU.ID) – Bupati H Arief Rohman, SIP, MSi didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati ST, MM memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tim percepatan pembangunan bendung gerak Karang Nongko, Senin (08/03/2021) di Ruang Pertemuan Bappeda.
Wakil Bupati diawal rakor melaporkan kepada Bupati bahwa sebagai tindak lanjut rapat di hari Jumat (05/03/2021) telah tersusun draft tim percepatan pembangunan bendung gerak Karang Nongko.
Wakil Bupati melaporkan, draft tim percepatan pembangunan bendung gerak Karang nongko sudah terbentuk. “Mohon arahan sehingga tim ini bisa segera berkoordinasi dan melakukan konsolidasi dengan tim dari BBWS,” kata Bu Etik panggilan akrab Tri Yuli Setyowati.
Lebih lanjut Wakil Bupati melaporkan bahwa saat ini sedang dilakukan pembicaraan untuk menambah jumlah manfaat air baku bagi masyarakat.
“Saat ini sedang dilakukan pembicaraan untuk menambah jumlah manfaat air baki bagi masyarakat terdampak, yang semula 100 liter/detik relatif kecil dibanding dengan yang didapat kabupaten lain. Selain itu, kami laporkan hasil pembicaraan dengan BBWS bahwa untuk jalan yang tergenang nantinya menjadi tanggung jawab dari BBWS,” lapor Wabup.
Sementara itu, Bupati menyampaikan bahwa tugas terberat dari tim percepatan pembangunan bendung gerak karang nongko ini adalah tim yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Pak Camat, Pak Kades yang berhubungan langsung dengan masyarakat mendapat tugas terberat karena harus mengadakan pendekatan-pendekatan secara informal dengan saudara-saudara kita yang terdanmpak. Tadi saya sudah komunikasikan dengan Kapolres dan Dandim untuk membantu menjaga kondusivitas warga masyarakat terdampak,” pesan Bupati.
Terkait pembangunan rumah khusus perlu dilakukan pendekatan, imbuhnya.
“Yang terpenting kita perlu bicara soal relokasi warga ini mau kemana. Harus ada kepastian dan ini segera. Perlu membahas skema-skema soal relokasi wara kita,” kata Arief Rohman.
“Sekali lagi beban terberat atas proyek ini adalah Kabupaten Blora dimana harus bedol desa. Secara teknis teman-teman dinas terus berjalan. Soal masyarakat ini perlu pendekatan tolong serap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya dan kalau bisa buat surat sehingga menjadi acuan saya untuk koordinasi dengan Kementerian LHK dan Kehutanan. Agar masyarakat tidak galau,” lanjut Bupati.
Bupati mengingatkan bahwa dampak terbesar dari proyek ini adalah dampak sosial, dimana proyek strategis nasional dengan bedol desa ini merupakan yang pertama di wilayah Kabupaten Blora.
“PR kita bersama adalah bagaimana mensukseskan proyek ini dengan kondisi masyarakat tetap kondusif,” pungkas Arief Rohman.
Untuk diketahui, rakor ini diikuti oleh Kepala OPD terkait, jajaran Bappeda Kabupaten Blora, Staf Khusus Bupati bidang infrastruktur serta Camat Kradenan dan beberapa Kepala Desa yang wilayahnya terdampak dilanjutkan dengan diskusi dengan tim Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UGM.
Kudnadi-wied
