SEMARANG – Upaya mitigasi korupsi terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tak hanya di lingkungan birokrasi, upaya mitigasi korupsi juga akan diterapkan di lingkungan sekolah.
Untuk keperluan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama itu dilakukan agar ada sinkronisasi baik materi maupun bentuk-bentuk pengajaran yang sesuai.
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono mengatakan, pendidikan karakter dan antikorupsi akan segera diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah.
Nantinya, siswa sekolah mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jateng akan mendapat pengetahuan dan pembelajaran mengenai pendidikan antikorupsi.
“Tahun ini akan ada 10 Provinsi di Indonesia termasuk Jawa Tengah yang akan menerapkan pendidikan karakter dan antikorupsi di lingkungan sekolah. Nantinya, dari 10 Provinsi ini akan menjadi percontohan daerah lainnya di Seluruh Indonesia,” kata Giri saat audiensi dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Puri Gedeh, Selasa (26/3/2019).
Giri menerangkan, penerapan pendidikan karakter dan antikorupsi sudah disepakati seluruh daerah dengan KPK pada Desember tahun lalu. Rencananya, pada bulan Juni tahun ini penerapan pendidikan karakter dan antikorupsi itu akan diterapkan.
“Jadi nanti ada regulasi khusus yang mewajibkan semua daerah melaksanakan pendidikan moral dan antikorupsi di sekolah-sekolah,” paparnya.
Pengetahuan tentang moral dan antikorupsi lanjut Giri memang penting diterapkan di lingkungan sekolah. Hal itu merupakan langkah pencegahan yang efektif dalam rangka membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa.
“Kami akan memberikan pendampingan, monitoring dan melakukan evaluasi terkait suksesnya penerapan pendidikan karakter dan antikorupsi ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan sudah lama merencanakan adanya pendidikan karakter dan antikorupsi di lingkungan sekolah. Dengan dukungan dari KPK itu, maka ia semakin optimis program tersebut dapat berhasil.
“Kami senang KPK menyambut baik hal ini. Nanti kalau memang dibutuhkan regulasi dalam pelaksanaannya, akan kami buatkan Pergubnya,” kata dia.
Pendidikan karakter dan antikorupsi lanjut Ganjar menjadi benteng utama dalam rangka menyiapkan generasi penerus bangsa yang berintegritas. Dengan pembekalan pendidikan itu sejak dini, diharapkan praktik korupsi di Indonesia dapat ditekan bahkan dihapuskan di kemudian hari.
“Ini memang harus dibentuk sejak awal, agar lebih efektif. Tidak harus merubah kurikulum sebenarnya, sebab pendidikan karakter dan antikorupsi itu bisa disisipkan dalam semua mata pelajaran yang ada di sekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sulistyo menerangkan, penerapan pendidikan karakter dan antikorupsi sebenarnya sudah dilakukan di sejumlah sekolah di Jawa Tengah. Setidaknya sudah ada 23 SMA/SMK di Jateng yang menerapkan pendidikan itu.
“Bentuknya bermacam-macam, ada yang dengan kantin kejujuran, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang akuntabel, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya,” terangnya.
Pihaknya lanjut Sulistyo mengatakan akan siap mendukung suksesnya program tersebut. Tidak hanya menyiapkan siswa, guru-guru juga akan diberikan pelatihan tentang bagaimana cara memberikan pengajaran pendidikan karakter dan antikorupsi agar lebih mudah dipahami siswa.
suarabaru.id/tim
