WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Dalam berbangsa dan bernegara, Indonesia sebagai negara kesatuan butuh pilar kebangsaan yang kokoh. ”Ibarat bangunan, bila pilarnya rapuh dapat roboh,” tegas Anggota MPR-RI, Drs Hamid Noor Yasin MM.
Penegasan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera MPR-RI ini, disampaikan Jumat (5/2) saat menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan. Acara sosialisasi ini, dilaksanakan di gedung Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bulusulur, Kecamatan Wonogiri Kota, Kabupaten Wonogiri.
Acara tersebut digelar dengan mematuhi protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Corona Virus Disease (Covid)-19. Semua hadirin dicek suhu badannya memakai thermogun, juga disediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer. Pengaturan tempat duduk dilakukan dengan memperhatikan prosedure jaga jarak. Sebelumnya ruangan yang dipakai, disterilkan dengan cara disemprot disinfektan.
Tiang Penyangga
Kata Hamid, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar ini, merupakan tiang penyangga yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Tujuannya, agar rakyat bisa merasa nyaman, aman, tentram serta sejahtera.
Pilar merupakan tiang penyangga bangunan supaya mampu berdiri kokoh. ”Bila tiang rapuh, maka bangunan akan mudah roboh,” tegas Hamid Noor Yasin.
Empat pilar tersebut, merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat. Menjadi panduan kehidupan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, serta bermartabat.
Menurut Hamid, Indonesia menghadapi tantangan kehidupan berbangsa yang kian kompleks dari dalam maupun dari luar negeri. Karena itu, penguatan pemahaman dan internalisasi empat pilar wajib dilakukan oleh semua elemen bangsa.
Hadapi Tantangan
Ditegaskan, Indonesia menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam kehidupan berbangsa. Ada beberapa poin tantangan internal. Pertama, masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit. Kedua, pengabaian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan (chauvinistik).
Ketiga, kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan. Keempat, kurangnya keteladanan sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa. ”Itu masih diperburuk dengan yang kelima, yakni tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal,” tegas Hamid.
Sementara itu, bangsa Indonesia menghadapi begitu banyak himpitan hidup terkait adanya pandemi. Di sisi lain, derita rakyat diperparah ketika ingin memenuhi haknya atas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kata Hamid, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Ekstra Keras
Tapi saat ini, harus berjuang ekstra keras untuk mendapatkan haknya tersebut. Padahal menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Selain itu, masih banyak kasus korupsi yang tidak terselesaikan secara hukum, peredaran narkoba dan miras seperti gurita, dan masalah hukum lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah yang menanti diselesaikan.
Kehidupan berbangsa juga menghadapi pengaruh globalisasi yang semakin meluas, dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam. Pengaruh negatif arus globalisasi, banyak mewarnai gaya hidup yang mulai meninggalkan nilai-nilai budaya leluhur. Di samping itu, intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional juga makin kuat.
Menghadapi semua tantangan internal dan eksternal tersebut, maka penguatan pemahaman dan internalisasi terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika mutlak harus dilakukan.
Bambang Pur
