JAKARTA (SUARABARU.ID)– Kalangan dewan meminta pemerintah tidak berlebihan dalam menyikapi persoalan deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) pimpinan Benny Wenda.
Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas mengatakan, pemerintah sebaiknya fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.
“Sangat disayangkan cipta kondisi terus terjadi di tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua yang berakibat pada respons masyarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri,” kata Yan dalam keterangan persnya, Jumat (4/12/2020).
Pemerintah pusat, lanjut Yan, perlu mengintrospeksi diri tentang berbagai sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap penanganan persoalan Papua. Mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial-politik, korupsi, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung usai.
“Saya berharap penanganan Papua bukan sekedar implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua, namun terpenting tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah. Termasuk, kelompok masyarakat tertentu yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Papua,” terangnya.
Di sisi lain, evaluasi dan dialog harus terus dilakukan melalui perangkat pemerintah yang ada. Perlu kebijakan yang relevan dan dapat diterima seluruh rakyat Papua.
Jadikan rakyat papua sebagai subyek pembangunan lewat partisipasi, sehingga masyarakat papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh Pemerintah.
Yan menegaskan, rakyat Papua butuh pengakuan negara dan keadilan. Menurutnya, tanpa terjadinya keadilan, ia yakin eskalasi politik di Tanah papua tidak akan berakhir karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri.
Politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan pihak-pihak yang menciptakan konflik di Papua selama ini, kalau bukan pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan. Seprti dilansir dari Siberindo.co
“Sepanjang Pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, saya yakin akan ada solusi damai di tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas politisi dari daerah pemilihan Papua ini.
Claudia SB
