BLORA – Warga miskin di Kabupaten Blora terus menurun. Jika pada 2014 sebesar 13,66 persen, turun menjadi 11,90 persen (2018) dari jumlah penduduk 858.865 jiwa dengan angka rata-rata nasional 9,82 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi penuruanan itu, seperti diungkap Wakil Gubernur H. Taj Yasin Maimoen saat memimpin rapat koordinasi (rakor) membangun sinergi penanggulangan kemiskinan, Selasa (12/2).
Taj Yasin mengatakan, saat ini tingkat kemiskinan Kabupaten Blora memang masih berada di peringkat 23 dari 35 kabupaten-kota se-Jateng.
Artinya, angka tersebut masih menempatkan Blora di zona merah, karena kemiskinannya lebih besar dari rata-rata Jateng 11,32 persen dan nasional 9,82 persen.
“Tapi Pemprov mengapresiasi kerja keras Pemkab Blora, karena angkanya terus menurun,” kata H. Taj Yasin Maimoen di pendapa kabupaten Blora.
Wagub Jateng berada di Blora, selain untuk menjalin sinergitas, juga untuk merumuskan bersama langkah yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan.
“Kuncinya, data kemiskinan yang valid, harus memperbaharui data, karena saat ini sudah tidak sesuai kondisi lapangan,” katanya.
Kondisi ekonomi masyarakat, tambah Gus Yasin, panggilan Taj Yasin Maimoen, terus mengalami perkembangan, sehingga angka kemiskinan juga terus berubah.
Termiskin
Selain itu, Gus Yasin meminta dalam satu tahun minimal dilakukan empat kali pendataan kemiskinan, dengan dukungan seluruh kepala desa.
Keterbukaan tersebut, menurut Taj Yasin, minta camat dan kades mengumumkan daftar keluarga miskin penerima bantuan pemerintah dengan cara menempelnya di kantor desa.
“Tapi ya jangan hanya di kantor desa, namun di tempel sampai RT,” pesan Wagub Jateng.
Wagub berjanji akan mengarahkan corporate social responsibility (CSR) perusahaan di Jateng untuk program penanggulangan kemiskinan di Blora.
Di kesempatan itu, Bupati H. Djoko Nugroho menyambut baik dan membeber Pemkab Blora tahun ini juga akan melakukan pendataan ulang tentang (data) kemiskinan.
Selain memperbaiki data kemiskinan, Bupati juga menyampaikan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora akan difokuskan pada 12 desa termiskin yang telah didata, dan tersebar di beberapa kecamatan.
“Terima kasih, tahun ini Pemprov Jateng memberikan bantuan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) sampai 800 unit,” katanya.
Bantuan RTLH, lanjutnya, akan difokuskan untuk 12 desa termiskin, dan bukan dibagi rata ke seluruh desa. Harapannya ada perubahan yang bisa dilihat dari kedua belas desa tersebut.
Dua belas desa termiskin itu, Desa Sidomulyo, Ketileng, Sumber, Mendenrejo, Getas, Pilang, Ngumbul, Kedungwungu, Botoreco, Gabusan, Bangkleyan dan Wado. Rakor dihadiri pejabat terkait dari Pemprov dan Pemkab Blora.suarabaru.id/wahono
