KENDAL(SUARABARU.ID)-Guna menjaga tetap kondusif dalam pelaksanaan Pilkada, TNI, POLRI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkomitmen akan netral dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal.
Hal tersebut dideklarasikan dalam Rakor Sosialisasi Pengawasan bagi Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kecamatan yang diselenggarakan Bawaslu Kendal, Selasa, (29/9/ 2020) pagi, di Hotel Sae Inn.
Deklarasi yang diprakarsai Bawaslu Kendal ini dilakukan oleh puluhan TNI, Polri dan Camat se-Kabupaten Kendal.
Dengan didampingi Pelda Iskandar dari Koramil Cepiring dan Iptu Jupari dari Polsek Pegandon, M. Hafidz Camat Patean membacakan naskah deklarasi, “Kami TNI, Polri dan ASN Kabupaten Kendal Berkomitmen Menjaga Netralitas Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020. Netralitas TNI, Polri dan ASN Harga Mati!,” diikuti seluruh peserta dan dilanjut penandatanganan naskah deklarasi.
Sukamto salah satu pengisi materi yang juga menjabat Kasdim 0715 Kendal meminta TNI dan Polri harus saling menjaga dan mengingatkan serta menjunjung tinggi netralitas.
“Bapak Ibu harus saling mengingatkan kepada anggota agar selalu netral. Yang perlu diwaspadai adalah upaya pihak tertentu yang mencoba memancing adanya ketidaknetralan. Kita harus selalu waspada jangan sampai memberikan fasilitas, jangan terpengaruh rayuan,” kata Sukamto.
Sukamto menambahkan, apabila anggota TNI, Polri dan ASN ingin menjadi anggota Partai Politik dan akan mendukung salah satu calon diperbolehkan, namun yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
Achmad Ghozali penyaji materi dari Bawaslu mengatakan Undang-Undang Pilkada mengatur peserta Pilkada dilarang melibatkan TNI, Polri dan ASN.
“Dalam pelaksanaan kampanye dilarang melibatkan TNI, Polri, ASN, serta Perangkat Desa. Maka dari itu unsur yang dilarang tersebut jangan sampai terlibat pada kegiatan kampanye atau yang lain, bahkan berfoto menggunakan gestur tertentu juga dilarang guna terhindar dari indikasi kampanye,” ujar Ghozali. Sp-mm
