Oleh : Hadi Priyanto
Walaupun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jepara ditargetkan untuk melakukan test PCR tiap hari sebanyak 180 orang lebih mulai tanggal 31 Agustus 2020, namun test masif tersebut belum juga dilakukan sampai tanggal 3 September 2020.
Padahal sampai tanggal 6 September nanti, Jepara dengan penduduk 1,275 juta ditargetkan harus melakukan test PCR sebanyak 1.275 orang lebih. Sebab target pemeriksaan rasionya adalah 1 / 1000 penduduk. Tujuan test ini adalah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan menyebarkan covid-19.
Namun hingga tanggal 3 September, walaupun RSUD RA Kartini sejak tangal 31 Agustus 2020 telah mengantongi ijin dari Balitbangkes untuk pengoperasian laboratorioum Real Time – Polymerase Chain Reaction Covid-19 (RT-PCR), pemeriksaan terstruktur, sistematis dan masif itu belum juga dilakukan. Sebab suplay data pasien yang harus diperiksa berasal dari DKK Kabupaten Jepara dan atau Puskesmas.
Upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid – 19 melalui RT PCR di Jepara ini menurut saya menjadi sangat penting dan berharga paling tidak jika kita melihat data-data yang ada. Data itu saya sebut sebagai angka-angka yang mencemaskan.
Pertama; angka fatality rate atau angka kematian pasien yang terkonfirmasi covid-19 meninggat terus mulai tanggal 20 Agustus lalu. Pada tanggal 20 Agustrus angka kematian akibat covid 19 baru 7,33 persen dan kemudian meningkat pada tanggal 23 Agustus menjadi 7,39 persen.
Sementara pada tanggal 25, 28, 31 Agustus angkanya naik menjadi 8,23 dan tanggal 2 September kemarin telah meningkat menjadi 8,41 persen. Pada tanggal 3 September, naik kembali menjadi 8,59 persen
Kedua, angka positive rate Jepara juga tergolong tinggi. Jika WHO memberikan standar 5 persen, maka Jepara jauh melampaui angka itu yaitu dikisaran angka 20- 25 persen. Angka ini merupakan salah satu indikator kapabilitas atau kemampuan sebuah daerah dalam mengendalikan penyebaran virus corona.
Semakin rendah angkanya menunjukkan jumlah orang yang dites semakin banyak dan pelacakan dilakukan memadai. Demikian juga sebaliknya.
Ketiga, angka reproduksi number Jepara juga masih tergolong tinggi. Bahkan pernah diumumkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai nomor 1 di Jawa Tengah dan sepertinya belum berubah. Jika angka reproduksi number ini lebih tinggi dari satu, berarti jumlah kasus akan bertambah signifikan seperti bola salju yang bergulir.
Kunci yang diabaikan
Target yang diberikan oleh provinsi kepada Jepara untuk melakukan pemeriksaan PCR sebanyak 182 orang perhari sebenarnya adalah implementasi dari Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disiase 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI.
Namun jika melihat pergerakan, pencapaian target pemeriksaan PCR dari tanggal 31 Agustus – 6 September 2020 sebanyak 1.270 orang lebih akan sulit dicapai. Sebab target harian sebanyak 182 orang / sampel telah terlewati tanpa pemeriksaan selama empat hari, yaitu dari tanggal 31 Agustus – 3 September 2020.
Nampaknya ada pengabaian Jepara terkait dengan pencapaian target pemeriksaan PCR. Padahal Jepara telah memiliki laboratorium RT-PCR sendiri. Akibatnya, bisa saja orang kemudian membaca angka-angka terkonfirmasi covid 19 yang diumumkan setiap hari, telah menempatkan Jepara pada zona aman.
Padahal angka-angka yang diumumkan adalah angka semu yang didapat dari pemeriksaan pasien yang dirawat dirumah sakit dan kemudian ditemukan terpapar covid-19. Karena itu penyebaran covid-19 di Jepara bisa seperti api dalam sekam.
Sebenarnya, berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disiase 2019, pemeriksaan PCR secara sistematis, terstuktur dan masif adalah salah satu metode untuk membendung meluasnya covid-19. Sebab dengan semakin banyaknya ditemukan kasus terkonfirmasi, dapat dilakukan pencegahan dan penanggulanganya.
Karena itu, DPRD, LSM dan elemen masyarakat lain harus memberikan pengawasan sebagai bentuk partisipasi terhadap pencapaian target tersebut dan penanganan covid-19 secara keseluruhan. DPRD Jerpara yang direncanakan akan menggelar sidang paripurna pembentukan pansus pertengahan bulan ini juga harus on the track.
Pengawasan juga harus dilakukan terkait dengan pemanfaatan laboratorium PCR di RSUD RA Kartini. Sebab bisa saja karena milik daerah sendiri, kemudian ritmenya bisa diatur sejak awal secara terstruktur dan sistematis. Semoga semua kecemasan ini tidak terjadi.
Penulis adalah wartawan SUARABARU.ID Wilayah Jepara
