WONOSOBO (SUARABARU.ID)-Sejumlah pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Kabupaten Wonosobo melakukan protes dengan menutup papan nama Kantor DPC PPP setempat, Rabu (22/7/2026), malam.
Tindakan penutupan tersebut dilakukan dengan cara menutup papan Kantor DPC PPP Wonosobo dengan banner bertuliskan “Kantor DPC PPP Wonosobo Ini Ditutup, Sampai Selesai Pemilu 2029”.
Salah satu kader PPP setempat tampak melakukan aksi menaiki pagar teralis untuk menutup papan nama Kantor DPC PPP Wonosobo agar tidak kelihatan dari luar. Banner penutup tulisan diikat dengan tali rafia agar tidak mudah lepas.
Setelah melakukan penutupan papan nama Kantor DPC PPP Wonosobo, kader PAC PPP kemudian melanjutkan aksi membakar kertas koran bekas di halaman pintu masuk kantor partai berlambang Kakbah itu.
Ketua PAC PPP Kecamatan Wonosobo Ahmad Ridhowi mengatakan aksi penutupan papan nama Kantor DPC PPP Wonosobo dan pembakaran kertas koran bekas dilakukan sebagai bentuk protes atas pengukuhan Ketua DPC PPP setempat atas nama Muhammad Farid.
“Padahal jelas, hasil rapat Formatur Muscab PPP menetapkan Ketua DPC PPP Wonosobo adalah KH Khairullah Al-Mujtaba alias Gus Itab. Kenapa DPP PPP justru mengeluarkan SK atas nama orang lain yang tidak ditetapkan oleh Tim Formatur,” tanyanya, heran.
Pengurus PAC PPP se-Kabupaten Wonosobo, lanjut Ridhowi, sudah berusaha datang ke Kantor DPP PPP di Jakarta hingga dua kali untuk meminta DPP PPP merubah SK Ketua DPC Wonosobo atas nama Gus Itab. Namun aspirasi dari PAC PPP tenyata tidak dipenuhi oleh DPP PPP.
“Justru DPP PPP, di Magelang, beberapa waktu lalu tetap mengukuhkan Muhammad Farid sebagai Ketua DPC PPP Wonosobo yang baru. Ternyata nama Gus Itab dianulir DPW PPP Jawa Tengah tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ini yang kami sayangkan,” tegasnya.
Lapor Polisi
Aspirasi pengurus PAC PPP, imbuh dia, ternyata tidak digubris oleh DPP PPP dan DPW PPP Jateng. Mahkamah Partai tidak melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah ini agar clear. Maka kader PAC PPP se-Kabupaten Wonosobo kembali melakukan aksi protes.
“Sebelum ada perubahan SK DPP PPP, maka kami akan terus melakukan protes. Jika tidak bisa diselesaikan di internal partai, maka kami akan melakukan gugatan ke pengadilan sebagai aparat penegak hukum (APH). Sebenarnya kami ingin menyelesaikan masalah ini secara internal, tapi menemui jalan buntu,” ujarnya.
Setelah melakukan aksi penutupan papan nama Kantor DPC PPP dan pembakaran kertas koran bekas, sejumlah kader PAC PPP mendatangi Polres Wonosobo untuk menyampaikan laporan pencantuman nama kader tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
Wakil Ketua DPC PPP Wonosobo Bidang Advokasi dan Hukum Aldhika Kurniandra, SH menyampaikan ada sejumlah 48 kader PPP yang dicatut namanya di SK DPP PPP sebagai pengurus DPC PPP Wonosobo tanpa sepengetahuan pemilik nama.
“Ini jelas bentuk pelanggaran hukum. Mencatut nama dalam SK DPP PPP tanpa ijin sebelumnya. Karena, baik DPP PPP maupun Ketua DPC PPP Wonosobo yang ditetapkan DPP PPP, tidak melakukan komunikasi sama sekali pada yang bersangkutan,” ujarnya.
Pihaknya mengaku sudah menyampaikan persoalan tersebut ke DPP PPP di Jakarta tapi tanggapannya tidak cukup memuaskan. Maka ketika di internal partai sudah tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, PAC PPP se-Wonosobo menempuh jalur hukum dengan melapor ke Polres.
“Kami melaporkan kasus ini ke Polres untuk meminta keadilan. Sebab, yang namanya mencantumkan nama orang itu juga diatur di KUHP. Pecantuman nama tanpa ijin ke pemilik nama bisa berdampak hukum,” lontarnya.
Sebenarnya, lanjut Aldhika, sudah ada upaya tabayun. Ketua Majelis Syari’ah DPC PPP Wonosobo, KH Mahmud Ismail, sudah berupaya memanggil pemilik SK DPP PPP tapi mereka tidak datang.
Muharno Zarka
