TEGAL (SUARABARU.ID) – Puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tegal Raya (AMTR) menggelar aksi unjuk rasa ajukan enam tuntutan.
Enam tuntutan Aliansi Mahasiswa Tegal Raya diantaranya, hentikan pemborosan APBN, hentikan sementara dan evaluasi total tatakelola MBG serta hentikan KDMP, stabilisasi harga bahan pokok dan turunkan harga BBM, evaluasi sistem penerima bantuan subsidi tepat sasaran, kembalikan TNI dan Polri ke ranah tugas pokok dan fungsinya, dan hentikan represifitas dan bebaskan tahanan politik.
Aksi semula dilakukan di depan gerbang masuk Pendopo Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jumat (19/6/2026) sore dengan penjagaan ketat dari jajaran Polres Tegal Kota.
Di gerbang pintu masuk pendopo selain orasi, mereka juga membentangkan beberapa spanduk bertuliskan, ‘Gelap Gulita Pendidik Indonesia, ‘Ekonomi Tumbuh Rakyat Jatuh, ‘Citra Naik Rakyat Jatuh.’
Aksi di depan pintu masuk pendopo hanya beberapa menit. Menurut rencana mereka akan menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Tegal namun, terhadang oleh aparat kepolisian.
Karena tidak ditemui Wali Kota Tegal, masa bergerak menuju Taman Pancasila. Mereka berorasi saling bergantian.
Selang beberapa waktu, Wali Kota Tegal H Dedy Yon Supriono SE, MM, bersama Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya SIK, MH, Dandim 0712/Tegal
Letkol Inf Rachmat Ferdiantono SH, M.Han, Danlanal Tegal
Letkol Laut (P) Tato Taufiqurochman, ST, M.Sc, M.Tr.Opsla, Kepala Badan Kesbangpol Kota Tegal Budi Saptaji S.STP, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Tegal Drs Joko Sukur Baharudin menemui aksi sambil duduk di Jalan Pancasila.
Penyampaian aspirasi dilakukan oleh para mahasiswa secara bergantian.
Dihadapan aksi, Wali Kota Tegal bersumpah bahwa dirinya tidak memiliki SPPG maupun menanam saham. “Saya bersumpah demi Allah, saya dan seluruh keluarga besar saya tidak memiliki maupun saham di SPPG manapun. Silahkan dicek,” kata Wali Kota Tegal Dedy Yon lantang.
Aksi berkahir setelah Wali Kota Tegal Dedy Yon membacakan tuntutan aksi yang berjanji akan diteruskan ke pemerintah pusat.
Isno
