WONOSOBO (SUARABARU.ID)-Sejumlah kader dan Satgas Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) mengambil langkah tegas dengan mengembok Kantor DPC PPP Wonosobo, mulai Senin (15/6/2026), sekitar pukul 11.00 WIB.
Penggembokan Kantor DPC PPP Wonosobo tersebut sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan DPP PPP yang tidak menetapkan KH Khairullah Al Mujtaba sebagai Ketua DPC PPP setempat periode 2026-2031.
SK DPP PPP justru menetapkan Muhammad Farid sebagai Ketua DPC PPP Wonosobo. Sementara yang bersangkutan tidak diusulkan oleh PAC dalam Muscab DPC PPP dan tidak dipilih Tim Formatur untuk menjadi nahkoda partai berlambang kakbah itu.
Aksi penyegelan Kantor DPC PPP Wonosobo dilakukan dengan cara menggembok gerbang pintu masuk ke Kantor DPC PPP dan mengikat dengan rantai besi. Sebuah spanduk juga dipasang di depan Kantor DPC PPP bertuliskan penutupan Kantor DPC PPP Wonosobo hingga Pemilu 2029.
Selama digembok, setiap hari Kantor DPC PPP Wonosobo juga dijaga ketat oleh sejumlah Satgas GPK secara bergantian selama 24 jam. Penjagaan dilakukan sampai ada perubahan SK DPP PPP yang menetapkan KH Khairullah Al Mujtaba sebagai Ketua DPC PPP di periode keduanya itu.
Saat ditemui sejumlah wartawan, Selasa (16/6/2026), anggota Satgas PPP Wonosobo Ahmad Albar menegaskan bahwa penyegelan kantor merupakan inisiatif kader dan Satgas GPK yang merasa aspirasinys diabaikan oleh DPP PPP.
Perubahan SK
“Ini murni inisiatif teman-teman Satgas GPK yang kecewa karena DPP PPP tidak menghargai hasil Muscab DPC PPP yang sudah dilaksanakan. Proses di daerah sudah berjalan sesuai mekanisme, tetapi hasilnya justru berbeda ketika SK DPP PPP diterbitkan,” kata Albar.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan ditujukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai bentuk protes agar DPP PPP memberikan perhatian serius terhadap aspirasi kader di tingkat cabang dan anak cabang.
Dia menegaskan, penggembokan dan penyegelan Kantor DPC PPP Wonosobo akan terus dilakukan hingga persoalan kepengurusan DPC PPP yang baru dapat diselesaikan secara tuntas.
“Penggembokan dan penyegelan Kantor DPC PPP Wonosobo ini akan kami pertahankan sampai masalah ini bisa diselesaikan. Kami berharap DPP PPP mau mendengar suara kader di bawah dan meninjau kembali keputusan yang sudah dikeluarkan,” ujarnya.
Penerbitan SK DPP PPP yang tidak sesuai aspirasi kader PPP dibawah tersebut memicu kekecewaan sebagian kader yang merasa keputusan pusat tidak mencerminkan hasil forum organisasi di tingkat daerah.
“Kami berharap DPP PPP dapat membuka ruang dialog dan mencari jalan keluar agar konflik internal tidak berlarut-larut menjelang agenda politik mendatang,” tegasnya.
Muharno Zarka
