KUDUS (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus bergerak cepat merespons kasus dugaan pemerasan terhadap pedagang kaki lima (PKL) oleh oknum anggota ormas yang viral di media sosial. Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton turun langsung menemui korban, Muhammad Anand, di kediamannya pada Senin (20/4/2026), sebagai bentuk kepedulian sekaligus jaminan perlindungan dari pemerintah.
Dalam kunjungan tersebut, Bellinda berdialog hangat dengan korban dan keluarga. Ia memastikan kondisi psikologis korban tetap stabil serta memberikan dukungan moral agar tidak larut dalam trauma pascakejadian.
“Pemerintah daerah hadir untuk melindungi masyarakat. Jangan takut, kami bersama aparat penegak hukum akan memastikan kasus ini ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegas Bellinda.
Langkah cepat ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Kudus tidak tinggal diam terhadap praktik premanisme yang meresahkan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Bellinda juga mengimbau warga untuk berani melaporkan segala bentuk pemerasan atau intimidasi yang merugikan.
“Kita ingin Kudus tetap aman dan kondusif. Tidak boleh ada pihak-pihak yang menekan masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah daerah akan memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait aturan zonasi PKL serta besaran retribusi resmi agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Selain itu, masyarakat juga didorong memanfaatkan aplikasi “Kudus Sehat” sebagai kanal pengaduan resmi jika menemukan praktik serupa di lapangan.
Tak hanya itu, Pemkab Kudus juga berencana mengumpulkan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) untuk diberikan pembinaan. Langkah ini dilakukan guna mencegah potensi penyimpangan dan memastikan peran ormas tetap sejalan dengan ketertiban serta kepentingan masyarakat luas.
Dengan langkah tegas ini, Pemkab Kudus menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan daerah serta melindungi pelaku usaha kecil dari segala bentuk tekanan dan praktik ilegal.
Ali Bustomi
