SEMARANG (SUARABARU.ID) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah menilai kondisi sektor jasa keuangan di wilayah ini tetap kokoh dan stabil pada awal tahun 2026.
Performa positif tersebut didukung oleh likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah dinamika ekonomi global.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengungkapkan bahwa per Januari 2026, aset perbankan di Jawa Tengah tercatat sebesar Rp 573,53 triliun.
Meskipun aset dan penyaluran kredit perbankan secara umum mengalami kontraksi tipis masing-masing sebesar 1,50 persen dan 0,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tetap tumbuh positif.
“Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan 2,40 persen (yoy) menjadi Rp 473,05 triliun. Kondisi likuiditas bank umum juga sangat terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) di angka 88,26 persen, sehingga masih tersedia ruang yang cukup besar untuk ekspansi kredit ke depannya,” ujar Hidayat dalam keterangan resminya, Kamis 9 April 2026.
Berbeda dengan tren perbankan umum, kinerja Perbankan Syariah menunjukkan akselerasi yang signifikan. Pembiayaan syariah melonjak hingga 11,03 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp 36,96 triliun.
Adapun untuk sektor BPR/S juga mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 3,80 persen menjadi Rp52,28 triliun.
Di sisi lain, industri pegadaian mencatatkan pertumbuhan luar biasa hingga akhir Desember 2025. Pinjaman yang disalurkan melalui sektor ini naik 36,49 persen (yoy) menjadi Rp 89,96 triliun, dengan total aset mencapai Rp 217 triliun atau tumbuh 42,76 persen.
Sektor teknologi finansial (Fintech P2P Lending) terus menjadi primadona akses pendanaan baru bagi masyarakat.
Hingga Desember 2025, penyaluran kredit melalui platform fintech tumbuh 24,65 persen (yoy) mencapai Rp8,02 triliun dengan tingkat wanprestasi (TWP 90) yang terkendali di level 2,81 persen.
Antusiasme investasi di pasar modal juga tidak surut. Jumlah investor di Jawa Tengah didominasi oleh individu dengan pertumbuhan tertinggi pada SID Saham yang melesat 43,20 persen (yoy).
Adapun jumlah investor Reksa Dana telah menembus 2,16 juta orang per Januari 2026. Terkait perlindungan masyarakat, OJK mencatat telah menerima 2.478 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) hingga Maret 2026.
Sektor perbankan dan pinjaman daring menjadi bidang yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.
“Untuk meminimalisir risiko dan pengaduan, kami secara masif telah menggelar 103 kegiatan edukasi yang menjangkau 40.714 peserta, mulai dari petani, pelajar, hingga pelaku UMKM,” tambah Hidayat.
Lebih jauh Hidayat menegaskan, OJK juga terus mewajibkan perbankan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang memadai guna memitigasi risiko kredit macet (NPL).
Hery Priyono
