SEMARANG (SUARABARU.ID) – Mengawali aktivitas di awal bulan, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo menggelar coffee morning bersama para Kepala Divisi dan Pejabat Administrator, Senin (2/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung hangat di ruang kerja Kepala Kanwil tersebut dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat budaya kerja positif serta mengevaluasi kinerja jajaran.
Dalam kesempatan itu, masing-masing jajaran menyampaikan capaian kinerja bulan sebelumnya, sekaligus memaparkan rencana dan agenda strategis ke depan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Deni Kristiawan, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Agustinus Yosi S.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin menyampaikan laporan terkait kehadiran Kanwil Jateng pada Rakornas Perjuangan Walisongo Ke-1 yang berlangsung di Demak.
Kadivyankum menyampaikan terkait rencana koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal penegakan KI.
Selanjutnya, Kepala Divisi P3H menyampaikan perkembangan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), khususnya terkait program 100 Desa Posbankum yang menjadi target tahunan. Ia menegaskan bahwa jajarannya akan memastikan program tersebut berjalan optimal melalui pemantauan di lapangan.
Delmawati juga memaparkan empat sasaran kinerja utama Divisi P3H, yakni peningkatan pembinaan hukum, peningkatan pemantauan dan peninjauan peraturan, peningkatan analisis dan evaluasi hukum, serta peningkatan layanan literasi hukum, JDIH, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum.
Kadiv P3H juga menyampaikan target pelatihan bagi 17.000 paralegal guna ditempatkan pada Posbankum di Desa/Kelurahan.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum melaporkan pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan yang telah digelar pada pekan sebelumnya di Jakarta.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terkait aset tanah dan kendaraan, pelaporan LHKASN dan LHKPN, persiapan belanja modal untuk perbaikan lahan parkir, serta pelaporan terkait pungutan liar.
