Oleh Hilma Fanniar Rohman
BENCANA banjir dan tanah longsor yang berulang di Sumatera bukan sekadar ujian bagi kesiapsiagaan, melainkan ujian bagi ketahanan ekonomi. Di tengah upaya pemulihan, muncul satu kesadaran pahit: bencana yang terjadi hari ini adalah bentuk pembayaran atas utang ekologis yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ketika alam tak lagi mampu menahan tekanan, ekonomi daerah pun goyah.
Ketahanan ekonomi sejatinya tidak hanya diukur dari kemampuan bertahan setelah bencana, tetapi dari seberapa jauh risiko itu dapat dicegah. Namun realitas di Sumatera menunjukkan bahwa pembangunan selama ini lebih fokus pada ekspansi, bukan ketahanan.
Utang ekologis muncul ketika eksploitasi sumber daya alam melampaui kapasitas pemulihannya. Hutan ditebang, daerah resapan air menyusut, dan tata ruang diabaikan. Keuntungan ekonomi jangka pendek dinikmati, sementara kerusakan lingkungannya ditunda pembayarannya. Bencana adalah momen ketika utang itu jatuh tempo.
Dalam konteks ekonomi, utang ekologis memperlemah fondasi produktivitas. Pertanian menjadi rentan, infrastruktur mudah rusak, dan biaya usaha meningkat. Setiap bencana memperpanjang waktu pemulihan ekonomi dan menggerus daya saing daerah.
Kelompok yang paling merasakan dampak utang ekologis adalah masyarakat lapisan bawah. Petani, nelayan darat, pelaku UMKM, dan pekerja informal kehilangan pendapatan sekaligus aset. Tanpa cadangan dan perlindungan sosial yang memadai, satu kali bencana dapat mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan baru.
Ketahanan ekonomi lokal menjadi rapuh ketika struktur ekonomi terlalu bergantung pada sektor yang merusak lingkungan. Alih-alih menciptakan daya lenting, pembangunan justru memperbesar risiko kolektif.
Beban Fiskal dan Ketahanan Negara
Ketika bencana terjadi, negara hadir sebagai penanggung terakhir. Anggaran darurat digelontorkan, infrastruktur diperbaiki, dan bantuan sosial disalurkan. Namun pola ini berulang tanpa koreksi mendasar. Ketahanan fiskal diuji karena dana publik terus tersedot untuk pemulihan, bukan pencegahan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan ketahanan semu: ekonomi terlihat pulih, tetapi risiko yang sama tetap mengintai. Tanpa perubahan arah, utang ekologis akan terus bertambah dan pembayaran berikutnya akan semakin mahal.
Ketahanan ekonomi sejati menuntut perubahan paradigma pembangunan. Lingkungan harus diperlakukan sebagai aset produktif jangka panjang, bukan sekadar ruang eksploitasi. Investasi pada rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan tata ruang berbasis risiko adalah investasi pada stabilitas ekonomi.
Selain itu, diversifikasi ekonomi dan penguatan ekonomi lokal menjadi kunci. Ketika ekonomi tidak bergantung pada satu sektor ekstraktif, guncangan akibat bencana dapat lebih mudah diredam.
Bencana di Sumatera mengajarkan bahwa ketahanan ekonomi tidak bisa dibangun di atas utang ekologis yang terus menumpuk. Cepat atau lambat, alam akan menagih, dan bencana adalah bentuk penagihan yang paling mahal.
Jika pembangunan ingin benar-benar melindungi masa depan, maka Sumatera harus mulai membayar utang ekologisnya dengan cara yang cerdas: bukan melalui bencana berulang, tetapi melalui kebijakan berkelanjutan. Karena ketahanan ekonomi sejati bukan kemampuan bangkit setelah jatuh, melainkan kemampuan mencegah jatuh sejak awal.
Hilma Fanniar Rohman, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan
