blank

JEPARA (SUARABARU.ID)– Budaya kerja birokrasi yang agile menjadi bahasan utama dalam Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sabtu (6/9/2025). Kegiatan ini menghadirkan Dr. Muh Khamdan, widyaiswara Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, sebagai narasumber dalam penguatan nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Pelatihan yang berlangsung secara daring ini diikuti 40 CPNS yang terbagi dalam 2 kelompok, dari Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbang Diklat) Bawaslu serta sejumlah Bawaslu daerah. Peserta misalnya berasal dari Bawaslu Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung, Jembrana, dan Gianyar. Mereka terlihat antusias, khususnya saat membahas nilai adaptif dan kolaboratif yang menjadi fondasi birokrasi modern.

Menurut Khamdan, ASN muda Bawaslu dihadapkan pada tantangan kerja di era VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Kondisi ini menuntut aparatur untuk mampu menyesuaikan diri dengan cepat, berpikir kolaboratif, dan mengedepankan ekosistem inovasi dalam setiap layanan publik.

“Mindset positif harus dibangun sejak awal, bahwa ASN adalah pelayan publik yang adaptif. Ia harus siap menghadapi perubahan mendadak, baik dalam kebijakan maupun dinamika masyarakat,” ujar Khamdan dalam sesi pembekalan.

Ia menekankan target pengembangan ASN hingga 2030 adalah membentuk Robust ASN, suatu target capaian aparatur yang adaptif, tech-savvy, dan eco-friendly. Menurutnya, pelayanan publik tidak hanya soal administratif, melainkan manifestasi pelayanan kepada Tuhan melalui komitmen “memanusiakan manusia” di tengah arus perubahan.

Para peserta tampak terlibat aktif dalam diskusi. Studi kasus pendidikan pengawas partisipatif mengundang perhatian besar. Mereka menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dan kolaborasi masyarakat dalam mengawasi proses kepemiluan. Hal itu, menurut Khamdan, menjadi implementasi nilai akuntabel dan orientasi pelayanan yang menjunjung kepentingan publik.

Husnul Khatimah, CPNS dari Puslitbang Diklat Bawaslu RI, mengaku mendapatkan banyak inspirasi dari sesi ini. “Sebagai CPNS, kita tidak boleh takut memulai perubahan kecil. Inisiatif yang sederhana bisa berdampak luas jika dikomunikasikan dengan baik,” ujar sosok yang juga sebagai calon widyaiswara Bawaslu.

Fawzia Gusna Miralusiani, CPNS asal Bawaslu Jembrana, menambahkan, birokrasi modern membutuhkan aparatur yang tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. “Kita harus siap merespons perubahan yang datang tiba-tiba,” katanya.

Diskusi juga menyinggung soal inovasi birokrasi. Peserta melihat pembudayaan inovasi sebagai kunci menuju Indonesia Emas 2045. Kepekaan, adaptif, dan kolaborasi dinilai penting agar birokrasi tetap relevan dengan kebutuhan publik yang terus berubah.

Aris Dwi Cahyono, CPNS asal Bawaslu Buleleng, menekankan bahwa birokrasi kelas dunia hanya mungkin tercapai dengan resiliensi tinggi. “Kesadaran menjaga lingkungan juga bagian dari birokrasi agile. ASN harus berpikir jangka panjang,” ungkapnya.

Sementara itu, Gerhana Rizki Candra Wahyuni, CPNS asal Jakarta, menegaskan nilai BerAKHLAK sesungguhnya berakar pada empati. “ASN bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga manusia yang melayani sesama anak bangsa,” katanya.

Khamdan menutup sesi dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks kepemiluan, kolaborasi masyarakat dengan Bawaslu diyakini akan memperkuat demokrasi sekaligus mencegah pelanggaran pemilu. “Pengawasan partisipatif adalah wujud nyata birokrasi yang agile dan adaptif,” tegasnya.

Latsar kali ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan ruang pembelajaran kolektif. Diskusi yang hidup menunjukkan semangat ASN muda untuk menjadi pelopor perubahan. Mereka menegaskan kesiapan menumbuhkan ekosistem inovasi di lingkup kerja masing-masing.

Di tengah era VUCA yang penuh ketidakpastian, penguatan budaya kerja birokrasi agile diyakini menjadi kunci menghadirkan ASN robust, gambaran aparatur yang cerdas, tangguh, berintegritas, sekaligus ramah lingkungan. Itulah pijakan menuju birokrasi modern yang melayani dengan hati, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

ua