JEPARA (SUARABARU.ID)- Ketua DPC PKB Jepara Nuruddin Amin (Gus Nung) mengapresiasi langkah Bupati Jepara Witiarso Utomo untuk menolak rencana pembangunan peternakan babi di Kabupaten Jepara.
Langkah itu dinilai tak hanya bisa meredam gejolak namun sekaligus juga menegaskan jika Bupati Jepara tetap mempedomani dawuh para kiai dan nilai-nilai religius yang hidup di tengah masyarakat Jepara.
Hal ini disampaikan oleh Gus Nung, panggilan akrabnya saat bersilaturahmi dengan Bupati Jepara Senin (4/8/2025) malam. Pertemuan di ruang kerja bupati itu juga diikuti jajaran DPC PKB Jepara maupun anggota dewan fraksi partai berlambang bola jagad dengan sembilan bintang ini.
Gus Nung beserta jajarannya datang ke Pendopo Jepara setelah Bupati Witiarso Utomo menghadiri kegiatan Sosialisasi Hasil Bahtsul Masail PCNU Jepara terkait rencana investasi babi, Senin (4/8) sore.
Di hadapan para kiai dan para pengurus NU Jepara beserta badan otonomnya, Bupati menegaskan jika Pemkab Jepara tidak akan mengeluarkan izin pendirian peternakan babi tanpa adanya restu dari para ulama dan tokoh agama.
“Kami apresiasi dan dukung langkah Bupati Jepara. Sikap tegas bupati nglegake masyarakat,” kata Gus Nung.
Di hadapan pengurus PKB Jepara, Bupati Wiwit menjelaskan tentang runtutan rencana masuknya investasi peternakan babi di Jepara. Dengan nada tenang namun penuh ketegasan, ia menjelaskan jika pemerintah daerah memberi ruang bagi calon investor yang ingin menanamkan investasinya di Jepara. Namun dengan syarat mematuhi ketentuan dan ada penerimaan dari masyarakat.
Sejak awal pihaknya juga memberikan syarat ketat kepada investor peternakan babi tersebut.
Menurutnya setiap keputusan kebijakan di Jepara, termasuk soal investasi, harus sejalan dengan dawuh kiai dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pihaknya tak akan memberikan izin tanpa persetujuan dari MUI, NU, dan tokoh agama lainnya.
“Jadi calon investor ingin membangun peternakan modern, indukan babi diimpor dari luar negeri. Lalu dibesarkan di Jepara dengan kapasitas 2–3 juta ekor per tahun untuk diekspor. Retribusi untuk Jepara mencapai Rp300 ribu per ekor plus CSR,” jelasnya.
Namun, angka-angka itu tak menggoyahkan sikap sang kepala daerah. Bagi Wiwit, Jepara bukanlah sekadar wilayah administratif. Ia adalah rumah bagi nilai-nilai keagamaan yang telah mengakar puluhan tahun lamanya.
“Jepara adalah daerah yang religius. Kami lebih memilih mendengarkan petuah dan fatwa para kiai agar setiap kebijakan tidak melukai nilai-nilai yang hidup di masyarakat Jepara,” tandasnya.
ua
