JEPARA (SUARABARU.ID) — Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jepara, Drs. Darono Ardi Widodo, S.Pd.Ind., bersama jajaran pengurus, melakukan audiensi resmi dengan Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, pada Rabu (23/7/2025) di ruang kerja Bupati. Bupati didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Ali Hidayat, S.Pd, M.M.
Pertemuan ini menjadi forum dialog strategis antara PGRI dan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam merespons berbagai isu pendidikan, kebijakan daerah, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Tujuannya untuk kemajuan pendidikan di Jepara.
Audiensi diawali dengan perkenalan pengurus PGRI Kabupaten Jepara periode 2025–2030 yang baru saja dilantik. Darono menegaskan komitmen PGRI untuk menjadi mitra aktif pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru.
Disamping itu PGRI meminta kejelasan aturan bagi pendidik selama masa libur siswa. Disepakati bahwa Dinas Pendidikan akan membuat surat edaran mengenai sistem absensi dan fleksibilitas kepulangan pendidik saat libur sekolah, dengan tetap mempertimbangkan tanggung jawab dan akuntabilitas.
Dalam audiensi ini juga membahas kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah TK, SD, dan SMP. Bupati menjelaskan bahwa proses penempatan masih berlangsung dan diutamakan berbasis domisili untuk efisiensi.
PGRI juga menyampaikan aspirasi peningkatan tunjangan kepala sekolah. Untuk guru-guru di daerah kepulauan seperti Karimunjawa, Pemkab menyampaikan bahwa tunjangan khusus sudah disiapkan, sebagai bentuk perhatian terhadap perjuangan guru di wilayah terpencil.
PGRI juga menanyakan kejelasan terbitnya SK PPPK yang telah lolos seleksi. Bupati memastikan bahwa SK akan keluar pada bulan Oktober 2025.
Terkait seragam PPPK, disepakati bahwa seragam hari Senin dapat menggunakan PDH keki, sesuai aturan, guna menghindari kesenjangan dan mendukung semangat kesetaraan. Perubahan ini akan ditindaklanjuti melalui revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang pakaian dinas.
PGRI juga mengusulkan agar peringatan Hari Guru Nasional disamakan dengan peringatan Hari PGRI dan dijadikan agenda resmi Pemkab. Usulan ini disetujui dan akan masuk dalam anggaran tahun 2026.
Sementara mengenai dana BOS dan keterlibatan komite sekolah, PGRI mengangkat kekhawatiran terkait perbup tentang sumbangan suka rela yang menimbulkan perbedaan persepsi di lapangan. Bupati Witiarso Utomo menjelaskan, Pemkab akan mengkaji ulang peraturan tersebut agar sejalan dengan Permendikbud.
Dalam pertemuan tersebut juga terungkap, mulai 2026 Pemkab dana operasional sekolah dari APBD akan ditiadakan. Oleh karena itu, perlu pendataan sekolah-sekolah yang BOS-nya tidak mencukupi operasional harian. Akan diadakan diskusi menyeluruh dengan estimasi kebutuhan sebesar Rp 25 miliar untuk menjangkau sekitar 27.000 siswa, dengan pendekatan proporsional dan berdasarkan kebutuhan riil sekolah.
Disamping itu juga dibahas honor guru tidak tetap (GTT) berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) di Perbup ditetapkan Pemkab akan melakukan penyesuaian SSH dengan kajian terbaru yang relevan.
PGRI juga menyinggung potongan zakat Baznas 2,5% dari gaji guru. Baznas menyatakan kesiapannya mendukung ASN yang terdampak finansial melalui program “ASN Berdaya”, bekerja sama dengan BUMD, serta membantu ASN yang mengalami kesulitan ekonomi.
Audiensi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komunikasi dua arah antara PGRI dan Pemerintah Kabupaten Jepara. PGRI berharap hasil pertemuan ini dapat segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang berpihak pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di Jepara.
Hadepe -Indria Mustika
