WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Ketua Komisi Daerah Hak Asasi Manusia (Komda HAM) Kabupaten Wonosobo Tono Prihatono, menyatakan bahwa pembentukan Komda HAM merupakan amanah yang besar sekaligus tantangan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Pihaknya menegaskan komitmen para anggota untuk bekerja maksimal sesuai tugas dan kewenangan sebagai bagian dari Komda HAM Kabupaten Wonosobo.
“Ini jelas amanah yang berat bagi kita. Ini juga menjadi tantangan untuk melaksanakan sesuai harapan Bupati yang tadi telah disampaikan,” ujar Tono.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Komda HAM akan menyusun rencana aksi jangka menengah sebagai langkah awal, guna memastikan implementasi program-program kabupaten ramah HAM secara berkelanjutan.
“Kami akan menyusun rencana aksi selama lima tahun ke depan. Diharapkan, rencana ini bisa kita implementasikan dengan baik dan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat Wonosobo,” tegasnya.
Sebelumnya, Komda HAM telah melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka pemenuhan prinsip-prinsip HAM di tingkat kabupaten.
Tono juga menyampaikan bahwa hingga saat ini Komisi belum memiliki ketua definitif, namun proses pemilihan akan dilakukan secara musyawarah antaranggota.
Dia berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mempercepat terwujudnya Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM. Berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 300.1.6/172/2025, sudah terbentuk susunan keanggotaan Komda HAM Kabupaten Wonosobo.
7 Tokoh
Adapun tujuh tokoh yang dikukuhkan sebagai anggota baru Komisi HAM Kabupaten Wonosobo adalah. Pertama Tono Prihatono (birokrat, anggota Desk HAM, dan pegiat Wonosobo Kabupaten Ramah HAM).
Kedua, Tafrihan (aktivis HAM sejak awal berdirinya Wonosobo Ramah HAM, juga bagian dari Diaspora Foundation dan Desk HAM. Ketiga, M Syaifur Rohman (Komisioner HAM periode 2018–2021, Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo/IDW).
Keempat, Riswahju Rumekso (aktivis demokrasi dan pemerhati keadilan sosial). Kelima Cristina Setianingrum (pendiri Forum Anak Kreatif Wonosobo (FORKOS), Yayasan Setara dan Duta Muda UNICEF untuk isu Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA).
Keenam, Wening Tyas Suminar (Pegiat literasi, Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia dan Dewan Pengawas LPPL Radio Pesona FM). Dan, ketujuh, Setiaji Wiratmoko (aktivis Gusdurian dan pemerhati pluralisme) .
Ketujuh tokoh tersebut dipilih berdasarkan rekam jejak, dedikasi, serta kepedulian mereka terhadap isu-isu kemanusiaan, lingkungan hidup, keadilan sosial, pendidikan, kesehatan dan isu pelayan publik.
Keberadaan mereka diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih berpihak kepada kelompok rentan serta memperkuat budaya HAM di Wonosobo.
Acara dilanjut dengan ramah Tamah di pendopo belakang yang di pandu oleh Fahmi Hidayat, Koordinator Desk HAM Kabupaten Wonosobo, dalam pernyataannya menyambut baik pengukuhan ini. Dia menegaskan bahwa Wonosobo telah memiliki ekosistem HAM yang cukup kuat.
“Wonosobo memiliki banyak modal untuk pengembangan HAM—dari buku ‘Perjalanan Wonosobo Kabupaten Ramah HAM’, panduan kabupaten/kota HAM, hingga dokumentasi praktik baik. Kita juga telah menjalin kerja sama dengan Komnas HAM serta sejumlah NGO internasional,” jelas Fahmi.
“Saya berharap komisioner baru bisa fast learning dan langsung tancap gas, bantu Pak Bupati menghadirkan pelayanan publik yang berpihak pada prinsip-prinsip HAM,” imbuhnya.
Tono Prihatono-yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPRD Wonosobo itu, beharap semua anggota bisa dapat bekerja secara aktif di bidang pengawasan, advokasi, edukasi, dan membantu OPD untuk memaksimalkan pelayanan publiknya.
Muharno Zarka
